Yusril Hadapi Tantangan di Kubu Prabowo dan Jokowi

Wajar saja kalau sebagian orang menilai jadi anomali politik soal kabar
Yusril Ihza Mahendra yang akhirnya banting setir berlabuh di kubu
Jokowi-Ma’ruf. Apa yang menjadi keinginan Yusril ini disambut dengan baik oleh
Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang) di mana Yusril ingin menjadi kuasa hukum
dari Jokowi-Ma’ruf untuk gelaran Pilpres 2019.

Yusril: Macan Kasus pada
Pelukan Petahana

Langkah yang diambil Yusril ini dinilai kurang baik dan populer,
mengingat rekam jejak dirinya ini sering sekali berseberangan dengan kebijakan
pemerintah. Kiprah dirinya yang ada di dunia advokat juga sering membuat Yusril
heat to head dengan pihak pemerintah dalam beberapa kasus sengketa
Undang-Undang Kenegaraan. Bahkan yang terakhir, tentang UU Ormas dengan
permasalahan HTI di dalamnya.

Kalau dihitung-hitung secara politik, konfigurasi dukungan PBB juga
berpotensi berubah, tidak lagi begitu-begitu saja. Padahal, dalam sejumlah
kesempatah, PBB sering kali ‘genit’ dan memberikan sinyalnya pada kubu Prabowo.

Sepak Terjang Yusril Ihza
Mahendra di Kancah Politik

Sebetulnya, nama Yusril ini sudah lama beken dari awal kemunculannya di
kancah teater politik. Sebagai seorang politikus, namanya begitu melejit saat
lolos dari jerat Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) tahun 2012
silam. Kejaksaan Agung pasalnya menghentikan kasus korupsi yang mana menyeret
pria kelahiran Bangka Belitung itu.

Namun makin tua, pria itu makin jadi saja setelah dirinya bisa
memenangkan 7 kali beberapa kasus pada tingkat PTUN sampai dengan Mahkamah
Konsititusi. Kepiawaiannya terakhir kali kembali dibuktikannya saat mewakili
PBB ‘menyihir’ Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) meloloskan partainya pada Pemilu
2019. Lewat sidang ajudikasi, KPU harus mau rela membatalkan keputusannya
menggugurkan PPB pada bulan Februari lalu. pada mulanya, KPU menerbitkan SK
(Surat Keputusan) Pemilu Nomor 58 / PL.01.1.Kpt/03/KPU/II/2018 yang menyebutkan
bahwa PBB tidak lolos verifikasi factual.

Yusril sendiri dikenal mewakili sederet cendekiawan Melayu yang mana
menekuni ilmu falsafah, hukum dan juga kesenian bersamaan. Tidak berlebihan,
profesinya bervariasi, mulai dari dosen, penulis sampai dengan hukum tata
negara, politikus, pengacara sampai dengan bintang film.

Dari panggung akademis misalnya, pria yang bergelar Datuk Maharjo
Palinduang, 62 tahun yang lalu itu menamatkan kuliah S1 di jurusan Ilmu
Filsafat di Fakultas Sastra UI (Universitas Indonesia). Pria Payakumbuh, dengan
keturunan Johor, Malaysia, tersebut lalu mengambil gelar Masternya di
University of the Punjab, Pakistan, di tahun 1985.

Kemampuan analisisnya makin diasah dengan tajam saat ia mengejar gelar
doktorya di Ilmu Politik Universitas Sains Malaysi yang akhirnya diraihnya pada
tahun 1993.

Orde baru adalah masa awal perkenalannya di kancah politik. Setidaknya
Yusril sudah meracik 204 naskah pidato untuk presiden yang mana terkenal dengan
‘daripada’nya itu. pengagum gerakan Masyumi akhirnya mengkhatamkan profesinya
tersebut pada rentang tahun 1996-1998. Saat momentum reformasi akhirnya pecah,
Yusril jadi salah satu pihak yang mana mendukung perubahan politik di
Indonesia.

Saat itu Yusril juga berperan besar khususnya saat ia menuliskan pidato
berhentinya Soeharto. Ia bersama dengan para reformis muslim, mendirikan partai
politik bernama Partai Bulan Bintang. Partai itu digagas oleh 22 ormas Islam.
Dalam partai itu, Yusril duduk di jabatan ketua umum dari 1998 sampai dengan
2005.

Yusril juga pernah jadi menteri di cabinet pemerintah misalnya sebagai
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Sekretaris
Negara pada era SBY.