Goodreads Indonesia discussion

136 views
Klub Buku GRI > Baca Bareng Buku Puisi: "Yang Sakral dan Yang Sekuler" by Gadis Arivia

Comments Showing 1-50 of 65 (65 new)    post a comment »
« previous 1

message 1: by Roos (new)

Roos | 2991 comments Nah setelah bermabuk-mabukan dengan rayuan Opa Neruda, sekarang acara baca bareng buku puisinya adalah Buku Yang Sakral dan Yang Sekuler oleh Gadis Arivia .

Ehhhmmm seperti apa buku puisi ini, mari kita baca bareng yah. Sebelumnya terima kasih dulu buat Aldo yang bersedia mengetik. Dan buat teman-teman yang mempunyai informasi mengenai buku ataupun siapakah Gadis Arivia? Jangan sungkan-sungkan untuk berbagi disini yah.

Oke Selamat membaca dan semoga suka.

Terima kasih.


message 2: by Roos (new)

Roos | 2991 comments

Gadis Arivia. Lahir di New Delhi, India, 8 September 1964. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Filsafat Universitas Indonesia dan S2 di bidang Psikologi Sosial, EHESS, Paris, Perancis. Gelar Doktor di bidang Filsafat diperoleh di Universitas Indonesia tahun 2002. Ia telah menerbitkan buku-buku antara lain berjudul "Filsafat Berperspektif Feminis" (YJP, 2004) dan "Feminisme Sebuah Kata Hati" (Penerbit Kompas, 2006). Ia mendirikan Yayasan Jurnal Perempuan pada tahun 1995 yang bergerak di bidang penelitian, penerbitan dan advokasi tentang hak-hak perempuan.

( hal.87 )


message 3: by Roos (new)

Roos | 2991 comments Sekapur Sirih (Hal. 7-9)

Puisi ibarat artefak yang menandai telah berlangsungnya sebuah kebudayaan. Wujudnya adalah bahasa yang berbaris dan berlantun, segenap kata yang dipikirkan dan dipilih melalui alam sadar pengarangnya dan siap dilepaskan ke ruang publik untuk dibaca orang. Alam sadar itu dinamai "rasa dan pikiran" yang melontarkan kalimat panjang dan pendek berbaris-baris dan memacu mata pembacanya mengikuti barisan-barisan kalimat itu.

Dalam proses penciptaan puisi ini, si pengarang mencoba mengendalikan pengalaman rasa dan pikirannya itu ke dalam kata perkata: sebuah tanda, yang dalam setiap lapisan maknanya ingin mengatakan bahwa “sesuatu telah terjadi” dalam kehidupan perempuan, terutama perempuan Indonesia. Sesuatu itu adalah problem-problem kehidupan yang cukup menghantam dan menggelisahkan si pengarang hingga ia perlu untuk dimuntahkan dan didengarkan orang lain.

Gadis Arivia, pendiri Yayasan Jurnal Perempuan dan Dosen Filsafat Universitas Indonesia yang biasanya hadir dengan tulisan-tulisan ilmiahnya kini menghadirkan rasa dan pikirannya itu ke dalam puisi. Sebuah tanda yang bagus bagi representasi aktifitasnya yang panjang, terutama dalam gerakan perempuan. Dalam Puisi berjudul Yang Sakral dan Yang Sekuler ini, Gadis Arivia hendak menghadirkan kumpulan artefak-artefak persoalan perempuan yang terus menerus melanda negeri Indonesia, persoalan yang tidak lepas dan tak ada habisnya, yaitu TUBUH PEREMPUAN. Tidak heran pusi-puisi yang diciptakan olh gadis Arivia ini tidak pernah lepas dari isu perempuan dan juga Jurnal Perempuan, karena setiap puisi yang dihadirkan betapa sangat relevan dengan topic-topik hangat telah dipublikasikan di beberapa edisi Jurnal Perempuan, seperti Rancangan Undang-Undang Pornografi, Poligami, Kesehatan Reproduksi, Trafficking ( Perdagangan Manusia dalam hal ini Perdagangan Perempuan dan Anak ), Perempuan dan Kemiskinan, Ibu dan Anak Perempuan, bahkan aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh Yayasan Jurnal Perempuan seperti tolak Surat Keputusan Bersama Menteri tentang pembubaran Ahmadiyah, tragedy 1 Juni 2008 yangmenimpa kelompok yang menginginkan toleransi dan keberagaman di Indonesia, hampir semua puisi ini adalah perjalanan aktivitas Gadis Arivia sebagai mata kamera dalam merekam persoalan-persoalan perempuan Indonesia dan terutama adalah persoalan yang tak pernah lepas dari tubuh perempuan. Tak heran judul puisi ini dinamakan yang Sakral dan Yang Sekuler, adalah perdebatan yang tidak ada habisnya tentang bagaimana masyarakat, pemerintah dan Negara memperlakukan tubuh perempuan, dan dalam hal ini Gadis Arivia hendak membuat pernyataan tegas agar orang-orang yang membaca puisinya ini benar-benar mendengarkan suara perempuan sang pemilik tubuh, bukan suara yang selain perempuan.

Atas hal-hal tersebut Yayasan Jurnal Perempuan perlu menerbitkan buku puisi ini. Yayasan Jurnal Perempuan adalah organisasi non prifit yang lahir sejak tahun 1995 dan memiliki visi misi bagaimana menyuarakan hak-hak perempuan melalui media dengan tujuan pemberdayaan perempuan agar kehidupan mereka lebih baik. Media yang telah diciptakan Yayasan Jurnal Perempuan adalah Jurnal, Radio, Website, Video, Majalah Change, dan Penerbitan Buku. Kami berharap melalui buku ini mata dan hati pembaca akan lebih terbuka dalam memandang tubuh perempuan. Artefak puisi ini bukanlah untuk dimuseumkan, melainkan menjadi tanda bagi perkembangan zaman dimana masalah-masalah perempuan ada di dalamnya, serta bagaimana kita semua bertindak dan mampu menyikapinya dengan adil.

Mariana Amiruddin
(Direktur Yayasan Jurnal Perempuan)


message 4: by Pandasurya (new)

Pandasurya | 1361 comments *gelar tiker nunggu puisi, nunggu yg bawa cemilan*


message 5: by Nura, Moderator (new)

Nura | 394 comments Mod
semua puisi di bukunya ditulis Gadis ya? Penasaran euy... hayu mana puisinya... *dudukin tikernya panda yang lagi nunggu cemilan*


 Δx Δp ≥ ½ ħ  (tivarepusoinegnimunamuhsunegiuq) | 2987 comments *dorong Panda ma Nura dr tiker* [image error]

asik-asik... ada puisi lg


message 7: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments pagina 33-34:

Akhirnya Disahkan

Undang-Undang Pornografi akhirnya disahkan oleh anggota Parlemen Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2008. Menteri agama, Maftuh Basyuni, mewakili pemerintah menyatakan setuju.

Kebaya seksi warisan budaya tersimpan di museum
setelah UUP disahkan

Eksport-import BH semarak masuk pasar Wamena
setelah UUP disahkan

Penyair stress tak tahu bagaimana menggambarkan payudara
setelah UUP disahkan

Badan Sensor Film mengumpulkan gunting banyak-banyak
setelah UUP disahkan

Raja dangdut Rhoma semangat memarahi goyang ngebor Inul
setelah UUP disahkan

Hakim sibuk mengetuk palu porno tak peduli kasus korupsi uang negara
setelah UUP disahkan

Polisi makmur sentosa terima uang dari kelompok rajin melapor
setelah UUP disahkan

Kursi kekuasaan kini aman pasti terpilih lagi pemilu mendatang
setelah UUP disahkan


message 8: by Roos (new)

Roos | 2991 comments Cihuuuuuyyy, Aldo dah mulai euy.
Oke deh, silahkan dinikmati dan dibaca teman-teman.


message 9: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments pagina 35-36:

Men-delete Poligami

Sepucuk email tiba dari seorang kolega pengajar di kampus

Ia mengatakan:"aku berpoligami ini takdirku..."

Aku diam...

Ia melanjutkan:"ini lebih baik dari pada berselingkuh..."

Aku diam...

Ia menegaskan:"toh aku tetap akan menyayangi anak-anakku dan mencintai kedua istriku atau mungkin juga tiga dan empat..."

Aku diam...

Ia memohon:"tolonglah mengerti keadaanku, aku hanya ingin melindungi para janda..."

Aku diam...

Ia menambahkan:"bukan aku seorang diri yang melakukan ini, anggota parlemen, menteri, kiai, profesor dan bahkan teman-teman seperjuangan kita dulu..."

Aku diam...

Ia bersabda:'sesungguhnya laki-laki yang berpoligami hanya menjalankan perintah Al-Quran, tidak menyalahi aturan agama, perempuan harus bisa menerima..."

Aku diam...

Ia kalap:"Undang-Undang Perkawinan membolehkan, CEDAW tidak ada sanksi, HAM buatan Barat, kesetaraan wacana liberal...!"

Norton Virus memberikan isyarat keras, komputerku kemasukan virus...
delete all virus?

Aku klik delete


*CEDAW: Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan


message 10: by Nura, Moderator (new)

Nura | 394 comments Mod
wakakkak... delete aja tuh yg kyk begitu *sikut kuwi yang makan tempat*


message 11: by miaaa, Moderator (new)

miaaa | 2354 comments Mod
vote untuk delete!


message 12: by Roos (new)

Roos | 2991 comments Emang KEREN nih DELETE!


message 13: by Pandasurya (new)

Pandasurya | 1361 comments klo pake AVG Free ke-detek ga? Kaspersky?


message 14: by Nilam (new)

Nilam Suri (nilamsuri) | 134 comments Gadis Arivia kan dosenku lhooo waktu kuliah duluu.dia itu dosen filsafat,n kebetulan pelajaran dia yang kuambil paradigma feminis.

dia juga pernah memutarkan filmnya dia waktu lagi mengusut tentang woman trafficking di kalimantan.

keren lah pokoknya dia xD


message 15: by Roos (new)

Roos | 2991 comments Bagi info mengenai beliau dong Nielam, share disini yah. Siapa tahu memberikan pengetahuan tambahan mengenai sepak terjang beliau yang keren itu.


message 16: by Nilam (new)

Nilam Suri (nilamsuri) | 134 comments Hm,ga tau pasti sih Roos, takutnya salah euy.tapi kalau nggak salah beliau itu salah satu pelopor pendirinya Jurnal Perempuan, trus juga sempat aktif banget dulu menentang UU pornografi,sampai mengatur demonya juga deh kalau nggak salah.

yang aku inget banget cuma itu aja kyaknya,maaf yaa.oh,tapi walaupun feminis luar dalam,beliau berkeluarga kok, ga seperti anggapan umum kalau feminis itu cenderung membenci laki2 :)


message 17: by Roos (new)

Roos | 2991 comments Nah yang terakhir tuh info tambahan yg keren Nielam. Thanks yah. Kalo ada lagi boleh banget nih. Sejauh mahasiswanya mengenal beliau saja lah...hehehe.


message 18: by Nilam (new)

Nilam Suri (nilamsuri) | 134 comments yang lebih lengkap bisa dibaca disini: http://www.tokohindonesia.com/ensiklo...


message 19: by Nura, Moderator (new)

Nura | 394 comments Mod
eh, nielam anak FIB juga ya? gw juga ikutan tuh paradigma feminis... sama filsafat modern (kalo ga salah judul mata kuliahnya) ngajarnya emang enak... *anaknya imut2 deh k'roos*


message 20: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments Tulisan Gadis Arivia menanggapi pengesahan Rancangan UU Pornografi (RUUP) menjadi UUP di blog beliau tanggal 5 November 2008.
Bisa membantu menjiwai puisi yang diposting di message #7: "Akhirnya Disahkan"

Undang-Undang Porno dan Negara Moral

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUUP) menjadi Undang-Undang Porno (UUP) pada hari kamis, tanggal 30 Oktober 2008, cukup mengejutkan. Sebab beberapa daerah seperti Jogya, Sulawesi Utara, Bali dan Papua cukup keras menentang disahkannya RUUP. Mereka khawatir UUP akan menjerat masyarakat karena ekspresi pakaian adat, seni dan tarian-tarian mereka yang bisa jadi dikategorkan sebagai porno. Adakah suara mereka didengar? Nyatanya suara mereka dianggap “angin lalu”. Hanya dua partai yakni PDIP dan PDS yang melakukan “walk out” tanda protes atas pengesahan RUUP.

Mengapa begitu penting RUUP dipertengkarkan antara kelompok pro-RUUP (yang diwakili kelompok konservatif) dan kelompok kontra-RUUP (yang diwakili kelompok moderat)? Perseteruan diantara kedua kelompok ini jelas menandakan Indonesia terbelah dalam pengaturan ruang publiknya, antara rakyat yang mengandalkan akal publik sehat dan rakyat yang mengandalkan doktrin agama. Simbol-simbol yang diusung oleh partai-partai yang mendukung RUUP ini pun jelas termasuk ucapan-ucapan yang “terpeleset” dari anggota DPR seperti; “UUP hadiah lebaran”, “masyarakat Papua harus belajar dari masyarakat Jawa”, dan terakhir kasus perkawinan anak yang tidak dianggap oleh seorang anggota DPR sebagai pelanggaran UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, namun sah sesuai agama yang dianut. Semua pernyataan-pernyataan tersebut mencemaskan rakyat Indonesia, benarkah anggota DPR tak mengerti hukum?

Hukum yang mengatur pornografi telah begitu banyaknya dan tinggal diimplementasi atau diamandemenkan. Sekarang ditambah lagi dengan UUP, hasil “pengototan” habis-habisan pelopor RUUP dari Partai Demokrat dan PKS.

Dimanakah kesalahan penalaran anggota DPR? Menurut saya paling tidak ada tiga kesalahan mendasar dari keputusan pengesahan UUP ini. Pertama, keputusan kebijakan negara dilakukan atas argumen moral dan bukan keadilan, kedua, keputusan kebijakan negara memakai asas utilitarian dan bukan menghormati hak-hak individu serta ketiga, keputusan kebijakan negara mengabaikan “prinsip mencelakai” (harm principle) sehingga UUP tidak mampu memberi rasa aman kepada masyarakat.

Moralitas Versus Keadilan

Dua menteri kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Meutia Hatta (Menteri Pemberdayaan Perempuan) dan Muhammad Maftuh Basyuni (Menteri Agama), memandang perlu UUP dengan alasan untuk menjaga moralitas bangsa yaitu dengan melindungi perempuan dan anak dari bahaya pornografi. Meskipun timbul juga pertanyaan apakah laki-laki dengan demikian tidak perlu dilindungi dari pornografi? Namun, tampaknya penjagaan moralitas telah didefinisikan oleh negara hanya untuk perempuan dan anak-anak. Pendapat ini sebenarnya merupakan pendapat yang ditemui ribuan tahun yang lalu di Yunani dalam pikiran Plato. Di dalam dunia Plato, perempuan dan anak-anak tidak memiliki otoritas karena tidak memiliki cukup moralitas untuk memutuskan hidupnya sendiri, maka, diperlukan pengaturan terhadap mereka, yang mengatur tentu saja laki-laki yang menguasai negara.


Maka tak heran RUUP ditentang oleh mayoritas organisasi perempuan di Indonesia karena terdapat suatu “tanda” ketidakberdayaan perempuan sekaligus kemunafikan antara pengaturan moralitas dan perlindungan perempuan. Benarkah UUP melindungi ataukah untuk merestriksi tubuh perempuan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini timbul karena UUP lebih disemangati oleh pertanyaan moral dan bukan keadilan. Padahal perempuan mengalami ketidakadilan karena konstruksi sosial yang tidak adil. Jadi, titik tolak diskriminasi ada di ranah sosial bukan moral.
Inilah yang tidak dimengerti oleh pejabat pemerintah maupun DPR sehingga protes kelompok perempuan tidak dapat ditangkap oleh pengetahuan gender anggota DPR yang minim. Teori membuktikan bahwa bila pengetahuan gender minim maka pengetahuan Hak Asasi Manusia pun juga minim, maka, tak heran pula UUP memasukkan definisi homoseksual dan lesbian sebagai penyimpangan seksual. Kesalahan fatal telah dilakukan di sini, hak-hak minoritas telah diabaikan.

Pertanyaan keadilan bagi kaum minoritas (perempuan, orientasi seks dan suku minoritas) merupakan pertanyaan yang sentral dalam penyusunan sebuah kebijakan. Keadilan yang seadil-adilnya hanya bisa dicapai lewat “mengurung” terlebih dahulu pandangan-pandangan agama yang dikemas oleh tujuan-tujuan politik tertentu. Sebab keadilan tidak dicapai lewat nilai-nilai moral melainkan lewat nilai-nilai politik yang disepakati seperti toleransi, adil (fairness), dan kerjasama sosial yang didasarkan saling menghormati. Nilai-nilai politis yang disepakati merupakan struktur dasar masyarakat dan esensi konstitusi, sedangkan nilai-nilai moral dan agama merupakan panduan hidup pribadi bersifat sukarela bukan keharusan.
Penyusunan sebuah kebijakan yang memerhatikan keadilan didasarkan pada nafas hak-hak individu dan bukan pada doktrin komprehensif pandangan agama tertentu. Di sinilah terjadi pemisahan yang jelas antara penyusunan kebijakan dengan dasar prinsip sekuler dan prinsip sakral.

Menghormati Hak-hak Individu

Negara dituntut berkonsentrasi pada prinsip-prinsip kebutuhan dasar seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perumahan, dan sebagainya, sehingga setiap individu dapat menerapkan kebebasan dasarnya. Tidak ada alasan bagi negara untuk misalnya mencampuri urusan preferensi seksual seseorang atau mengatur kebebasan ekspresi orang dewasa, kecuali bila ekspresi tersebut membahayakan atau melecehkan kelompok tertentu. Namun, batasan negara untuk mengatur pun hanya sebatas mengatur waktu, tempat, dan cara-cara ekspresi dan bukan isi (substansi) ekspresi itu sendiri. Hal-hal inilah yang dituntut oleh pendukung kontra-UUP, pengaturan yang memperkuat undang-undang yang telah ada.

Di alam demokrasi, negara dituntut berperan untuk menjaga ruang publik yang sehat dengan menghormati kebebasan warga negaranya dan tidak bermain dalam permainan politik identitas. Artinya, sebuah undang-undang yang dihasilkan tidak ditentukan oleh konsep-konsep yang final yang tidak dapat diperdebatkan. Oleh sebab itu, kebijakan yang disusun tidak dapat memasukkan atau menyelundupkan keyakinan agama tertentu. Begitu ada penyelundupan konsep yang final, maka, terjadi pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Sebagai contoh, bukankah dalam banyak peraturan-peraturan daerah yang memakai dasar hukum syariah (konsep final) telah banyak korban yang berjatuhan? Misalnya aturan-aturan daerah tentang cara berpakaian perempuan atau pengujian kitab suci sebagai persyaratan kepala daerah, dan sebagainya. Aturan-aturan semacam itu bukan merupakan urusan publik tapi urusan masing-masing individu lalu mengapa pula pemerintah harus memasuki wilayah urusan individu?

Beberapa argumen yang memaksakan negara untuk mecampuri urusan individu adalah prinsip utilitarian yakni: hukum dan kebijakan negara didasarkan pada kepentingan dan kebaikan orang banyak atau mayoritas selalu menang. Pikiran mayoritas yang buta semacam ini sebenarnya membahayakan ruang publik. Sebab bisakah agama mayoritas menindas agama minoritas demi dan untuk alasan mayoritas? Dalam prinsip egalitarian (yang berseberangan dengan utilitarian) mayoritas justeru harus melindungi hak-hak minoritas agar kesetaraan di dalam masyarakat tercapai dan ruang publik tetap terjaga sehat.

Negara Moral Republik Indonesia

Sangat jelas bahwa UUP tidak memiliki prinsip melindungi sebagaimana layaknya undang-undang dibuat dengan menguji “prinsip mencelakai” (harm principle) . Apakah sesungguhnya UU ini benar-benar concern padamasalah pornografi atau ada hal-hal lain yang disembunyikan? Pasal yang menyatakan bahwa masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi pornografi mengandung pengertian bahwa polisi moral dibenarkan oleh negara. Anggota DPR dan pemerintah tidak menyadari bahwa peran polisi moral di negara ini justeru telah memicu banyak konflik. Pembakaran tempat-tempat ibadah dan gedung-gedung oleh kelompok-kelompok yang merasa “lebih bermoral” telah mewarnai kehidupan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, polisi bahkan tidak dapat melakukan apa-apa. Kini UUP menyediakan ruang legalitas bagi kelompok-kelompok yang gemar melakukan intimidasi.

Membayangkan apa yang akan terjadi sungguh mengerikan. Inikah Indonesia yang kita kehendaki? Negara Moral Republik Indonesia dan bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

http://gadisarivia.blogspot.com/2008/...


message 21: by Nanny (new)

Nanny SA | 1353 comments keren nih DELETE

* makanan apa yg pas sambil nyimak pusisi yah


message 22: by Pandasurya (new)

Pandasurya | 1361 comments puisi selanjutnya?
*nagih*


message 23: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments pagina 37-38

Rok Mini

ai ai rok mini di lemari
ingat dulu angin sepoi melewati
paha lutut telapak kaki

ai ai rok mini di lemari
ingat dulu membuat ku menari
pinggul dada juga jari

ai ai rok mini di lemari
ingat dulu pacar gemar menjamahi
lumat bibir bikin mata penuh iri

ai ai rok mini di lemari
ingat dulu senda gurau tawa tiwi
cium pipi kiri kanan kiri lagi

ai ai rok mini di lemari
ingat dulu lalu aku dimarahi
tutup rambut hingga sampai mata kaki

ai ai rok mini di lemari
hilang sudah masa lalu dan kini
pedih perih sakit luka di hati

ai ai rok mini di lemari...


message 24: by Pandasurya (new)

Pandasurya | 1361 comments ai itu..judul novel curhat itu ya..
*lugu*


message 25: by Indri (new)

Indri Juwono (indrijuwono) | 2862 comments oh, kangen ibu Gadis..
masa2 di SIP (suara ibu peduli) dulu di logistik dapur umum 1998..


message 26: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments pagina 39-40

Adalah Kemiskinan
17 Agustus, Indonesia Raya.

kemiskinan adalah ramai-ramai jadi caleg demi
kekuasaan

kemiskinan adalah mengobral Tuhan demi
akumulasi kursi

kemiskinan adalah menguasai partai turun-temurun pesta pora
sanak famili

kemiskinan adalah sokongan menteri lumpur tak juga
turun tahta

kemiskinan adalah mencoblos jendral berkedok hati
nurani rakyat

kemiskinan adalah amnesia orde penindas pohon beringin
terus berjaya

kemiskinan adalah mengumbar jargon lokal
defisit akal

kemiskinan adalah menolak spirit kapital demi wacana
sok sosial

kemiskinan adalah nasionalisme picik kedunguan
pengetahuan global

kemiskinan adalah belenggu agama mematikan
denyut kemanusiaan

kemiskinan adalah mental korup segala
penjuru nusantara

kemiskinan adalah jual perempuan ke Saudi demi
sesuap nasi

kemiskinan adalah pilihan anak bunuh diri ketimbang hidup
di negeri sendiri.


message 27: by Nura, Moderator (new)

Nura | 394 comments Mod
kemiskinan adalah mencoblos jendral berkedok hati
nurani rakyat


hidup golput!!!


message 28: by Pandasurya (new)

Pandasurya | 1361 comments kemiskinan adalah pilihan anak bunuh diri ketimbang hidup
di negeri sendiri.


what a life, heh?


message 29: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments berhubung puisi di buku ini jumlahnya hanya 17, jadi setiap 1-2 puisi akan saya selingi dengan artikel yang ditulis Gadis Arivia perihal perempuan dan problematikanya. artikel2 ini saya ambil dari Yayasan Jurnal Perempuan. semoga bisa direnungkan dan memberi pencerahan...


message 30: by Pandasurya (new)

Pandasurya | 1361 comments siip, tengkyuu, uda..


message 31: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments Memperkuat Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Memajukan Martabat Indonesia

Oleh: Gadis Arivia*

Pandangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang perlunya meniadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau menggabungkannya dengan Kementerian Olah Raga atau Pendidikan (Kompas, 2 September 2009), sungguh membuat gusar
sebagian besar organisasi perempuan di Indonesia.

Pernyataan yang diwakili oleh Siti Zuhro tidak berdasarkan argumen filosofis pentingnya keberadaan Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan akan tetapi lebih pada argumentasi pragmatis dengan cara berpikir yang sangat instan.

Secara historis, pembentukkan Meneg PP merupakan perjuangan yang cukup lama di Indonesia meskipun penuh kritik karena banyak kelemahan pada kementerian ini di masa lampau. Di mulai pada tahun 1978 dengan adanya penetapan PBB sebagai International Decade for Women (1975-1985), dibentuklah status kementerian yunior dengan nama Menteri Peranan Wanita yang lebih banyak
berlatar belakang Kowani. Pada tahun 1983, status kementerian ini naik menjadi status Kabinet, namun tetap dipandang lemah karena tidak memiliki Departemen sehingga masih tergantung pada Departemen Kesehatan dan Pendidikan. Pada akhirnya, setelah Reformasi, perubahan nama ditetapkan menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan karena situasi Reformasi menghendaki keaktifan dan penghormatan pada hak-hak perempuan.

Kini, Meneg PP menjadi kementerian yang penting karena terbukti dapat memainkan peran memajukan kualitas hidup manusia yang termarjinal dan meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia Indonesia. Kementerian ini juga diperluas dengan mandat melindungi dan menjamin hak-hak anak Indonesia.

Selama sebelas tahun masa Reformasi tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan Indonesia termasuk kelompok masyarakat yang sangat aktif memerangi kemiskinan, buta huruf, memperjuangkan hak-hak minoritas dan keadilan. Kemajuan perempuan Indonesia baru saja dimulai, masih banyak pekerjaan yang hendak dilakukan terutama memperluas dan memperkuat Kementerian Pemberdayaan
Perempuan guna mengejar program MDG (Millenium Development Goals) dimana status perempuan banyak ditentukan.

Tentu banyak kelemahan dari Meneg PP saat ini, seperti banyaknya pernyataan-pernyataan yang merugikan perempuan serta kebijakan-kebijakan yang tidak sensitif gender. Namun, kelemahan tersebut lebih bertumpu pada soal leadership dan bukan keberaadaan kementerian tersebut. Jadi, penyeruan untuk melenyapkan Meneg PP merupakan kesalahan besar.

Seperti yang dikatakan oleh Sekjen PBB, Ban Ki-moon, "bila perempuan benar-benar berdaya dan berpartisipasi, maka, semua masyarakat merasakan keuntungannya, oleh sebab itu, setiap negara harus memastikan kemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan".

Wajah Kemisikinan Perempuan Indonesia

Mengapa PBB sangat menuntut negara untuk menegakkan hak-hak perempuan? Sebab bagaimanapun statistik menunjukkan perempuan masih tertinggal di semua bidang. Padahal, perempuan di dunia ini berjumlah setengah dari populasi dunia, dengan demikian, kualitas kehidupan perempuan akan mempengaruhi kualitas keseluruhan populasi dunia. Sama halnya di tingkat nasional, perempuan di Indonesia menjunjung setengah dari langit bumi Indonesia, sehingga, kualitas hidup setiap generasi ditentukan oleh kualitas hidup
perempuan.

Berbeda dari negara-negara maju, statistik menunjukkan bahwa perempuan di negara-negara berkembang masih membutuhkan dukungan untuk mencapai kualitas hidup yang layak dan baik. Hal ini tercermin dari laporan UNDP tahun 2007/2008 yang menempatkan tingkat HDI (Human Development Index) Indonesia masih dalam keadaan yang memprihatinkan yakni 0.728 atau ranking 107 dari 177 negara. Indeks HDI negara Indonesia di bawah Palestina, panjang hidup manusia Indonesia masih di bawah Sri Langka, tingkat pendidikan masih di bawah Albania, tingkat kemiskinan di bawah Nikaragua dan GDP per kapita masih di bawah Jamaica.

Bila ranking HDI negara Indonesia masih rendah maka ranking GDI (Gender Development Index) negara Indonesia juga memprihatinkan. GDI mengukur bagaimana kualitas hidup perempuan dan dijadikan acuan untuk menentukan maju tidaknya kualitas hidup perempuan di suatu negara. Sayangnya, Indonesia masih perlu mengejar berbagai ketertinggalan. Ranking GDI Indonesia adalah 0.721 atau masuk ranking ke 79 dari 156 negara atau di bawah negara Honduras dan Brunei Darussalam.

Sangatlah jelas dari ranking GDI, perempuan Indonesia masih tertinggal di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan representasi politik dan pemerintahan. Perempuan Indonesia lebih miskin dan memiliki tingkat buta huruf yang lebih tinggi dari laki-laki Indonesia.

Pertumbuhan yang Inklusif

Melalui pidatonya di depan Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/8), presiden Susilo Bambang Yudhoyono, secara tegas menyerukan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia mengatakan bahwa negara harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Ia menguraikan sebuah paradigma "pembangunan untuk semua".

Bagi saya, bila presiden Yudhoyono sungguh-sungguh mengerti konsep tersebut maka ia lebih mengutamakan kemajuan kualitas manusia yang termarjinal. Sudah sangat jelas, perempuan termasuk yang termarjinal dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia apalagi pertumbuhan yang inklusif yang mementingkan pertumbuhan pendidikan, kesehatan dan program-program pelayanan lainnya.

Hanya saja, benarkah presiden Yudhoyono akan membuktikan secara nyata keberpihakannya pada kaum marjinal seperti perempuan? Bagaimanapun studi Bank Dunia (2001) telah menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat GDI tinggi akan memiliki tingkat ekonomi yang sejahtera dan perdamaian yang stabil juga sistim hukum yang mapan. Jadi, korelasi antara penjaminan hak-hak perempuan yang berperan besar dalam pertumbuhan yang inklusif dan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat sangat berkait erat.

Pemerintahan Yudhoyono telah memikirkan program-program pertumbuhan yang inklusif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan memberdayakan masyarakat langsung pada tingkat kecamatan dan desa, sebuah program yang juga memperhatikan pemberdayaan perempuan dan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas. Namun ada pula program-program
yang tidak menumbuhkan pemberdayaan masyarakat seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang tidak bersifat inklusif.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan dan peran serta masyarakat yang termarjinal. Bila dikatakan perempuan Indonesia masih masuk dalam kategori termiskin, maka, program ekonomi inklusif harus memasukan suara perempuan, suara yang dapat diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebuah kementerian yang seharunya merepresentasikan kepentingan perempuan Indonesia.

*Gadis Arivia, Pendiri Yayasan Jurnal Perempuan

artikel di Yayasan Jurnal Perempuan 4 September 2009


message 32: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments pagina 41-42

Tiga Menteri dan Satu SKB

Tiga menteri menggaruk-garuk kepala
membolak balik kitab suci bukan konstitusi
berpikir keras, apakah Indonesia?
Aha! kata menteri ahli hukum

Hukum Indonesia jatuh dari langit
tak bisa dibantah bukan buatan manusia
sama seperti syariah
itulah Indonesia!

Tiga menteri menggaruk-garuk kepala
membolak balik kitab suci bukan konstitusi
berpikir keras, apakah Indonesia?
Aha! kata menteri ahli dalam negeri

Dalam negeri tak seperti luar negeri
orang dalam bermoral orang luar amoral
junjung FPI bagai utusan surga
itulah Indonesia!

Tiga menteri menggaruk-garuk kepala
membolak balik kitab suci bukan konstitusi
berpikir keras, apakah Indonesia?
Aha! kata menteri ahli agama

Agama hanya satu tafsir, tafsir saya!
tunggang tunggik harus sama
tak mau nurut masuk penjara
itulah Indonesia!

Tiga menteri menggaruk-garuk kepala
membolak balik kitab suci bukan konstitusi
berpikir keras, apakah Indonesia?
Aha! kata ketiga menteri berteriak serentak menyerukan:

SKB-Surat Keputusan Bersama
bersama kita menghentikan toleransi
bersama kita menghabisi Pancasila
bersama kita mendukung kekerasan
bersama kita bisa!


message 33: by Pandasurya (new)

Pandasurya | 1361 comments hemm..keras ya puisinya..


message 34: by Nanny (new)

Nanny SA | 1353 comments duh.. 'menakutkan'


message 35: by Nura, Moderator (new)

Nura | 394 comments Mod
deg-degan bacanya


message 36: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments pagina 43-45

Mereka Bilang Aku Bukan Islam

tak bicara ayat
ku bicara hati nurani

tak lantunkan Quran
ku lantunkan kata hati

tak doa bahasa Arab
ku doa bahasa ibu pertiwi

tak menyapa assalamu'alaikum
ku sapa selamat pagi

tak usir Ahmadiyah
ku sambut cinta toleransi

tak hormati fatwa haram halal
ku bukan penggemar MUI

tak ikut agamaku
ku biarkan anak pilih sendiri

tak pakai jilbab
ku pakai bikini

tak percaya poligami
ku sering bantah sang kiai

tak naik haji
ku pelesir ke pantai Bali

tak kutuk homoseksual
ku sayang pada mereka

tak bela perda syariah
ku bela negara demokrasi

tak gairah ayat-ayat suci
ku gairah ayat-ayat konstitusi

mereka bilang aku bukan Islam!

mereka bilang bungkam!
mereka bilang rajam!
mereka bilang bom!

biarkan mereka bilang sesuka hati...
jiwa kebebasanku tak kan pernah mati...


message 37: by Pandasurya (last edited Mar 10, 2010 07:28PM) (new)

Pandasurya | 1361 comments wah jadi inget Ahmad Wahib..di buku hariannya "Pergolakan Islam":

"Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia."

(Catatan Harian 9 Oktober 1969)


message 38: by miaaa, Moderator (new)

miaaa | 2354 comments Mod
biarkan mereka bilang sesuka hati...
jiwa kebebasanku tak kan pernah mati...


again, all I want to say: mind your own business mate!


message 39: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments Gelombang Ketiga Feminisme : Inul?

Oleh:Gadis Arivia

“MUI harus sadar bahwa Indonesia bukan negara muslim, Indonesia adalah negara demokratis” –Inul, dalam wawancara dengan Time Asia.

Ketika Inul menjadi sebuah berita besar karena dicekal oleh berbagai pihak mulai dari Majelis Ulama Indonesia hingga raja dangdut Indonesia, Rhoma Irama, sebagian besar feminis di Indonesia bereaksi. Pembacaan orasi hingga puisi digelar untuk mendukung Inul bahkan di bundaran HI sempat digelar sekaligus demonstrasi dan pertunjukkan kebolehan “ngebor” pantat-pantat para aktifis perempuan. Inul memang telah menjadi sebuah icon pembebasan dari rasa ketertindasan ras, agama, kelas dan gender. Oleh sebab itu, pembela Inul datang dari beragam latar belakang sama halnya dengan para pengecam Inul, mereka ada yang cedikiawan, agamawan, musisi, walikota, politikus dan sebagainya. Khusus untuk yang terakhir, pendekatan pragmatis terlihat dengan jelas, partai mana yang dapat menggaet Inul akan mendapatkan “berkah” luar biasa tahun 2004.

Inul sendiri kelihatannya sadar akan apa yang terjadi. Di dalam wawancara majalah Time Asia, 24 Maret 2003, ia mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menjelaskan mengapa ia menjadi “ceceran” pejabat-pejabat publik karena ia adalah target yang empuk. Artinya, ia tidak berpendidikan, berada dalam kelas bawah, berprofesi dalam seni rakyat bawah dan seorang perempuan (perempuan yang berpakaian “seronok” pula).

Di sini kita berhadapan dengan sosok Inul, seorang perempuan marjinal yang tidak mempunyai kekuatan bahasa universal oleh sebab itu tidak masuk dalam symbolic order (aturan simbolis) yang telah ditetapkan oleh laki-laki yang mengukuhkan dunia patriarki. Bahasa Inul menjadi bahasa yang “lain”, yang perlu dikoreksi oleh segenap pejabat publik agar ia dapat mematuhi kontruksi sosial laki-laki yang telah berjalan berabad-abad lamanya, dan selama ini tidak pernah ditentang.

Era Moderen = Penguatan Dunia Patriarki

Era moderen telah dibangun oleh keyakinan yang berakumulasi, diekspresikan dalam berbagai bentuk bahwa dunia ini adalah sistem pengetahuan yang dibangun oleh hukum-hukum universal yang diolah dan dipahami manusia secara rasional. Era moderen yang dimulai dari zaman Rennaissance, berkembang dari zaman Pencerahan ke sosialisme, komunisme, dari positivisme ke ilmu pengetahuan, dari Revolusi Industri ke revolusi informasi, yang kesemuanya secara utuh didukung oleh cara berpikir rasional dan kognitif. Dengan demikian juga memberikan peluang pada manusia yang menjadi pusat dari segala sesuatu yang ada, manusia yang mampu secara obyektif mendiskripsikan, menjelaskan dan mengontrol segala sesuatu serta yang memiliki kebenaran satu-satunya di dunia. Era di mana telah dibangun sebuah kultus depersonalisasi obyektivitas, obyektifitas yang memasa, eksploitasi teknologis serta pendekatan ilmiah yang kuat. Bersamaan dengan itu, era yang memberikan kekuatan pada sistem, mekanisme dan institusi-institusi (pendidikan maupun agama). Era di mana ideologi dan doktrin-doktrin menjadi penting. Era yang mencari kebenaran absolut.

Kebenaran absolut ini juga mewarna perkembangan teori feminisme. Feminisme gelombang kedua mengambil ekstrim kebenaran absolut laki-laki yang hendak diganti dengan kebenaran absolut perempuan melalui jalan rasional dan cara berpikir yang dikotomik. Pendekatan feminime radikal misalnya masuk pada ekstrimitas untuk menolak laki-laki sama sekali karena dianggap sebagai sumber dari penindasan perempuan. Konsep lain yang diajukan adalah mendefinisikan relasi gender dengan opresi, dan bagaimana mencapai kesamaan hak-hak perempuan. Pergerakan Women’s Liberation di Amerika tahun 1960-an yang mewarnai pergerakan hak-hak sipil, anti perang Vietnam, dan pergerakan mahasiswa. Terdapat semacam transformasi dalam wacana yang sifatnya lebih personal (seperti yang terlihat dalam teori feminisme gelombang pertama) kearah analisa politik dengan lontaran konsep the personal is political. Penyadaran akan hak-hak perempuan yang terus berlangsung di segala bidang memberi ruang pada penemuan kembali arti menjadi perempuan, identitas perempuan yang membawa pada solidaritas perempuan (sisterhood).

Kebenaran absolut kemudian dalam sejarah diuji sesungguhnya telah kalah dengan jatuhnya komunisme. Akhir dari komunisme telah membawa suatu lembaran baru dalam sejarah manusia, bukan saja akhir dari sebuah bab abad 19 dan 20 namun akhir dari sebuah masa moderen secara keseluruhan. Komunisme tidak dikalahkan dengan kekuatan militer, tapi oleh kekuatan kehidupan, spirit dan kesadaran manusia. Dikalahkan oleh banyaknya warna kehidupan dan sejarah manusia yang tidak dapat dibendung lagi serta secara serentak menolak rasa keterpenjaraan uniformitas ideologi.

Semangat pembebasan dari uniformitas sisterhood ini juga muncul pada kelompok perempuan. Definisi sisterhood dipertanyakan dan bahkan dituduh telah melebur perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perempuan yang melahirkan eksklusi politik. Tampaknya perjuangan politik perempuan selanjutnya membutuhkan kosa kata sisterhood yang beragam yang memasukkan segala suara perempuan yang berbeda-beda.

Feminisme Postmoderen, Multikultural dan Global

Kesadaran akan perbedaan ini merupakan ciri lahirnya teori feminisme yang baru yakni feminisme gelombang ketiga yang diawali oleh feminisme postmoderen. Helene Cixous, seorang tokoh feminis Postmoderen Perancis menyatakan bahwa selama ini telah terjadi kemapanan cara berpikir dan menulis laki-laki yang didasarkan pada oposisi biner (laki/perempuan, matahari/bulan, alam/budaya, dan sebagainya). Menurut Cixous apa yang terjadi adalah perempuan eksis dalam dunia yang telah didefiniskan oleh laki-laki dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh laki-laki. Laki-laki kemudian menjadi self dan perempuan menjadi other.

Bahasa yang menitik beratkan oposisi biner ini telah menciptakan cara berpikir yang logosentrik dan phallosentrik. Logosentrisme yang didukung kuat oleh rasio tidak memberi ruang untuk interpretasi sedangkan phllosentrisme memberikan prioritas kepada cara berada berorientasi pada phallus, yang melihat bahasa sebagai tujuan, mencari makna-makna tertentu dan tidak melihat bahasa sebagai pencipta makna-makna baru.

Perempuan menurut Cixous dapat merubah dunia dengan cara menulis apa yang dipikirkannya dan dirasakannya agar tercipta suara baru, dunia baru dan makna-makna baru. Banyak hal yang masih perlu dieksplorasi oleh perempuan soal seksualitasnya, erotisasinya, kesadaran akan tubuhnya, keberadaannya.

Pada titik ini Inul menjadi sangat menarik untuk dikaji. Karena di satu pihak Inul telah mendobrak segala pretensi institusi yang berusaha melakukan pendekatan universalitas, apa yang baik bagi masyarakat dan apa yang tidak baik bagi masyarakat. Pemahaman apa yang baik dan tidak baik bagi masyarakat tentu saja didasarkan pada nilai-nilai patriarkis. Tentu musisi lain (yang laki-laki) pernah mengalami cekal pada zamannya karena alasan-alasan moralitas tertentu seperti Elvis Presly dan The Beatles. Namun, dalam kasus Inul tindakan cekal dan pelarangan yang terjadi padanya sarat dengan pelecehan (nuansa perempuan murahan sangat terasa sekali), dan hal ini terjadi semata-mata karena ia berjenis kelamin perempuan.

Penolakan Inul yang bukan dilakukan oleh pejabat-pejabat publik seperti walikota, bupati maupun organisasi keagamaan juga terjadi. Ibu-ibu di Singaraja, Bali, sempat memprotes kehadiran Inul di daerah mereka. Dengan alasan yang sama berpijak pada moralitas, ibu-ibu ini telah mengukuhkan logosentrisme dan phllosentrisme. Mereka tidak bisa melihat bahasa (tubuh) Inul sebagai upaya untuk mencipta makna baru. Inul menyadarkan kepada kira semua akan keberagaman keberadaan perempuan. Tidak ada ide perempuan yang sama, semua perempuan mempunyai suara-suaranya sendiri.

Feminis multikulturalis menyambut baik penekanan pada perbedaan. Karena sudah lama para feminis menjadi gelisah melihat teori feminisme yang gagal untuk membedakan perempuan misalnya antara perempuan berkulit putih, kelas menengah, heteroseksual, beragama kristen yang berada dalam negara-negara industri Barat dengan perempuan yang mempunyai latar belakang berbeda. Menurut feminis Elizabeth Spelman, kegagalan teori feminis tradisional adalah keinginan mereka untuk melihat adanya persamaan pada setiap perempuan. Yang tidak dilihat oleh para feminis terdahulu adalah bahwa ketertindasan dapat juga berlaku dengan memperlakukan “kesamaan”. Spelman mengatakan, “…menekankan keutuhan tidak menjamin hilangnya struktur hirarkis, menjadikan perempuan satu karakteristik, dapat mengeksklusikan perempuan lainnya….”

Artinya, merunut pemikiran Spelman Inul tidak bisa disamakan dengan ibu-ibu kelas menengah Singaraja (apalagi salah satu motor pencekal Inul adalah istri bupati Singaraja). Apa yang hendak dilakukan oleh ibu-ibu tersebut adalah upaya melihat diri Inul harus sama dengan diri mereka. Hal yang sama dialami oleh Wari, berprofesi ledhek (penari tayub) yang merasa dalam menjalankan profesinya ia tidak risih bila dirinya disentuh karena sudah menjadi bagian dari profesionalitas. Resiko profesi benar-benar ia pahami luar dalam.

Kebanyakan perempuan kelas menengah yang mengajukan protes terhadap Inul atau seni pertunjukan lainnya seperti Tayub selalu mengemukakan argumentasi bahwa telah terjadi pelecehan di sana. Audre Lorde, seorang feminis sosialis kulit hitam, berumur 49 tahun, ibu dari dua anak dan termasuk dalam komunitas yang ber-ras campur menegaskan:”untuk mengatasi ketertindasan perempuan bukan dengan cara ‘mengambil satu bagian’ dan menganggap bahwa bagian tersebut telah menjelaskan seluruh persoalan ketertindasan perempuan, tetapi harus dilihat sebagai ‘suatu keseluruhan’ yang memungkinkan kita untuk dapat bergerak secara bebas dalam menganalisa dan tidak tersempitkan oleh hanya satu pandangan apalagi dibatasi oleh definisi tertentu.”

Para perempuan kulit hitam yang pernah mengalami rasisme di Amerika memahami betul rasa ketermarjinalan di dalam sebuah masyarakat yang menurut mereka lebih merupakan adanya interlocking system (sistem keterkaitan). Patricial Hill Collins sejalan dengan Audre Lorde berpendapat bahwa ketertindasan perempuan marjinal tersistematis dan terstruktur dalam berbagai dimensi antara lain adanya dimensi ekonomi, dimana perempuan kulit hitam lebih banyak bekerja di bidang jasa. Dimensi lain adalah dimensi politik, dimana banyak perempuan kulit hitam diasingkan dari pengambilan keputusan karena faktor pendidikan yang tidak memadai dan dimensi ideologis dimana perempuan kulit hitam distereotipkan sebagai “pembantu rumah tangga yang setia, perempuan penggoda, pelacur ataupun tante yang baik yang tahu kebutuhan keluarga seperti dalam iklan-iklan pembuat kue.” Aspek ideologis ini yang menurut Collins yang membenarkan adanya ketimpangan ekonomi dan politik. Oleh sebab itu pelabelan-pelabelan tertentu pada perempuan marjinal lebih mudah dilakukan dan tidak ada jalan lain bagi perempuan marjinal untuk merubah imagenya.


message 40: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments continued....

Postfeminisme: Girl Power!

Media masa menjadi heboh membicarakan acara baru TV “Pesta Piyama”…apakah perempuan-perempuan muda ini wajah postfeminis baru? Atau bahkan mereka pre-feminis yang hanya ingin menampilkan buah dada seksi mereka? Para perempuan muda yang akan ikut acara “Pesta Piyama” tampaknya tidak begitu acuh…postfeminis? Apa?nggak pernah denger tuh! (Artikel Justine Picardie, 1996).

Postfeminisme merupakan istilah yang sedang trendy akhir-akhir ini di dunia Barat. Dalam konteks budaya pop contoh-contoh yang ada sebut saja Spice Girls, Madonna, dan sebagainya. Postfeminisme dalam konteks kajian feminisme merupakan istilah yang dipakai untuk menolak perempuan yang digambarkan sebagai korban, tidak otonom dan bertanggung jawab. Penggambaran perempuan yang terus menerus menjadi korban menggambarkan perempuan yang tidak memiliki karakter dan kontrol atas hidupnya sendiri.

Kata Postfeminisme sendiri kerap dipakai pada tahun-tahun 1980-an di Barat oleh perempuan-perempuan muda yang jenuh dengan perjuangan “ibu-ibu” mereka yang feminis di tahun-tahun 1960-an. Icon pertama yang muncul dari era postfeminisme adalah Madonna di awal tahun 1980-an. Madonna disambut luar biasa oleh media masa karena penampilannya yang seksi dan sekaligus provokatif. Madonna kemudian menjadi wacana yang diperdebatkan oleh semua kalangan baik oleh para feminis, cendikiawan, pengamat budaya, maupun agamawan. Para feminis terpecah menjadi dua kubu, mereka yang mendukung buka-buka paha dan dada Madonna dan mereka yang mengecamnya sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan. Para agamawan tentu saja sibuk protes lagu Madonna Like a Prayer.

Namun, Madonna yang sangat cerdas menjawab bahwa ia sama sekali tidak merasa dieksploitir baik oleh media maupun oleh laki-laki. Ia menganggap justru melakukan eksploitasi terhadap baik media maupun laki-laki yang habis ia keruk uang mereka hanya karena mereka membeli impian-impian yang ia tawarkan. Madonna memang menjadi jutawan dan pernah menjadi penerima bayaran entertainer yang termahal. Bagaimana dengan Inul? Penghasilan yang ia raup hingga Rp.600 juta per bulan konon menggiurkan berbagai pihak termasuk dirjen pajak. Inul sangat sadar akan keberhasilan dirinya dan telah memanaj dirinya dengan sangat baik. Ia bukan seorang perempuan lemah yang melantunkan lagu-lagu melankolis penuh desahan penyesalan nasib, melainkan seorang entertainer yang berbakat dan tahu benar nilai jual dirinya yang amat tinggi bukan gratisan. Girl Power dari Jawa Timur telah lahir diantara kita.

* Gadis Arivia, adalah dosen filsafat di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Direktur eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan

Artikel di Yayasan Jurnal Perempuan tanggal 17 April 2004


message 41: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments pagina 47-48

Meludahi PhD

dewi dear,
disertasi itu sebuah awal bukan akhir
paling tidak kurasakan selama ini
awal sebuah perjalanan yang panjang
lebih berliku dan terjal

dewi dear,
disertasi itu sebuah kerinduan bukan kenyataan
hidup di alam maya bukan fakta
bermain fantasi secara nikmat
kadang mencapai puncak orgasme teori

dewi dear,
saat meninggalkan dunia kata-kata
kembali berpelukkan dengan peluh
teriris hati dan frustrasi melihat keadaan
disertasi tinggal jadi kenangan

dewi dear,
ujian itu tinggal selangkah
dari sekian lompatan kau lalui
berilah tendanganmu terakhir kali
karena kelak latihan itu berguna

dewi dear,
doaku tak ada mukjizatnya apalagi faedahnya
sebab imajinasimu menembus sukma
melebihi suma cum laude
melebihi proficiat akademia

dewi dear,
aku menunggu dengan coffee and tea
ada juga tempat beer and wine
kita rayakan harimu dengan suka cita
sambil meludahi secarik kertas itu.


message 42: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments Perjuangan Perempuan Sepanjang Masa: Dari Angkat Bedil Sampai Merambah Dunia Web

Oleh: Gadis Arivia

Perempuan telah lama mengorganisir diri di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1920 di hampir setiap kota besar terdapat organisasi-organisasi perempuan minimal organisasi berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah yang mempunyai divisi pendidikan perempuan, Aisyiyah. Perjuangan kaum perempuan ketika itu banyak yang meliputi seputar persoalan-persoalan budaya dan sosial. Raden Ajeng Kartini (1879-1904) misalnya dikenal sebagai pejuang kesetaraan perempuan terutama dalam hal menolak poligami. Pada tahun 1928, Kongres Perempuan Indonesia menghasilkan berbagai organisasi perempuan seperti Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia, Isteri Sedar. Organisasi-organisasi perempuan awal ini lebih memfokuskan diri pada pendidikan dan peningkatan kesejahteraan perempuan.

Perjuangan lain yang menarik disimak adalah perjuangan hak untuk berpolitik bagi perempuan. Pada bulan Juni 1938, organisasi perempuan, Isteri Indonesia memutuskan untuk memperjuangkan perempuan sebagai anggota dewan di setiap kota. Pada saat itu keingingan untuk memperjuangkan perempuan sebagai anggota dewan cukup menghebohkan dan mendapatkan perhatian pers. Namun, perjuangan tersebut kandas, calon yang diajukan Maria Ulfah Santoso dan Ny. Datoe Toemanggoeng gagal. Pada tanggal 6 Agustus 1939, para perempuan berdemonstrasi memprotes diskriminasi perempuan di bidang politik. Aksi protes berlanjut hingga pada tahun 1941 di mana anggota dewan akhirnya menerima pernyataan Mohammad Yamin untuk membolehkan perempuan mempunyai hak untuk memilih. Perjuangan Kongres Perempuan Indonesia yang mempunyai anggota 30 organisasi dan ribuan anggota tidak sia-sia. Organisasi -organisasi ini pun yang turut mendukung pergerakan perjuangan Indonesia merdeka.

Sejarah bergulir banyak catatan penting yang telah digores oleh pergerakan perempuan Indonesia. Berbagai duka telah dilalui diantaranya pengejaran, pemenjaraan dan pengeksklusian anggota Gerwani di tahun-tahun 1960-an, sebuah organisasi yang dianggap pro komunis hingga perkosaan ratusan perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan 1998 di Jakarta. Isu-isu lama seperti poligami pun tidak kunjung selesai, pendidikan dan kesehatan perempuan terus hingga kini sangat rendah.

Tentu saja kemenangan-kemenangan kecil perempuan Indonesia ada yang telah diraih. Perjuangan yang memakan hampir satu abad telah menghasilkan berbagai kemajuan. Paling tidak kita saat ini telah merayakan kuota 30% untuk caleg perempuan. Walaupun perjuangan lainnya yang juga sama pentingnya seperti perlindungan TKW, UU trafiking yang tidak kunjung tiba serta UU KDRT yang sudah lima tahun mogok di meja anggota Dewan tentu membuat kita semua frustrasi apalagi dengan ketololan terakhir produk pemerintah soal revisi KUHP yang mengatur seksualitas perempuan.

Perempuan sepanjang masa selalu harus memerangi berbagai ketololan hasil budaya patriarki. Memasuki abad ke 21 sekarang pun perjuangan terus dilanjutkan. Bila dulu perjuangan perempuan diawali dengan mengangkat bedil kini dengan menggunakan informasi. Bagaimanapun bagi saya era informasi akan menguntungkan perempuan—komunikasi dan net working adalah dua permainan yang sangat dikuasai perempuan. Jadi, mari kita lanjutkan perjuangan kita bersama di website, 100 tahun lagi anak-anak perempuan kita akan menikmati hidup yang jauh lebih baik dari para ibunya, ya semoga saja.

*artikel di Yayasan Jurnal Perempuan tanggal 24 Mei 2004


message 43: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments pagina 49-51

Aborsi

Ruangan itu pengap tak berjendela dan suram
Hanya ada dipan reot dengan kain batik lusuh
Tak ada kehangatan dan senyum keramahan
Yang ada seorang wanita setengah baya, memandangku tajam.

Wanita itu tanpa ekspresi meski bertanya-tanya
Ada cincin kawin bertengger di jari manisku
Apa gerangan terjadi pada perempuan ini pikirnya
Ia tak perlu lama merenung, banyak ibu rumah tangga melakukannya.

Ia tahu semua jawabannya:

Soal suami memaksa istri untuk hamil terus
Soal suami menelantarkan istri kendati anak sudah lima
Soal suami poligami asyik minta dilayani
Soal suami tak mampu menafkahi, sulitnya mencari kerja.

Orang miskin tak mampu menuntut kemewahan kesehatan
Tak bisa membayar dokter berlipat ganda,
Apalagi praktek dokter yang diam-diam
Hanya minta uang dan uang dan uang.

Mengapa negara tak membuka mata dan hati
Aborsi itu bukan hobi
Anak bukan mainan keisengan
Perlu dipikirkan baju di badan, susu di perut, pendidikan memadai...

Mudah saja orang menyalahkan ibu
Mudah saja klinik mengeruk keuntungan
Mudah saja hakim berketok palu
Mudah saja ulama bicara moral melulu...

"Buka pahamu perlu dibetot biar lemas."
"Buka mulutmu perlu diganjal pake kayu."
"Lenturin memekmu perlu dirobek sedikit."
"Tahan napasmu, perlu gantungan baju, kuras kandungan itu."

Sakit...
"Kenapa elu mau hamil?"
Perih...
"Rasain jadi perempuan, emang enak?"
Ampun...
"Minta ampun jangan ama gua, tau?"

Perutku ditonjok, aduh...
Darah seketika mengucur, aduh...
Kepala memutar tujuh keliling, aduh...
Muntah tak berkesudahan, aduh...

Aku berteriak mengiris, tak ada yang menggubris
Aku melolong jauh, tak ada yang mendengar
Aku menangis pilu, tak ada yang tersentuh
Aku tertawa terbahak, tak tahu mengapa...

Lalu,

Hening ruangan itu,
Hampa ruangan itu,
Dingin ruangan itu,

Aku tinggal menjadi statistik, angka kematian ibu...


message 44: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments pagina 53-54

Tentara Gembok

Puisi untuk pemerintah daerah kota Batu, Jawa Timur, dan Dinas Pariwisata DKI yang menghendaki perempuan bekerja di panti pijat memakai celana dalam gembok.

kemari tentara gembokku
kunci rantai vaginaku

kemari tentara gembokku
periksa interogasi selangkanganku

kemari tentara gembokku
hardik pekak celana dalamku

kemari tentara gembokku
hajar juga jembutku itu

kemari tentara gembokku
tembak saja klitorisku

kemari tentara gembokku
tegak habis lendirku

kemari tentara gembokku
apa lagi manisku?

kemari tentara gembokku
apa lagi mau penismu?

kemari tentara gembokku
tak puas kah dirimu?

ya ada sedikit rupiahku....ambil lah!


message 45: by Nanny (new)

Nanny SA | 1353 comments msg 43 & 44 : terhenyak, ..miris...


message 46: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments Hidup Bebas dari Kekerasan

Oleh: Gadis Arivia*

Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Antikekerasan terhadap Perempuan. Setiap hari, setiap detik, seorang perempuan dilecehkan, diperkosa, dan dipukuli di seluruh dunia. Paling tidak, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setengah dari penduduk dunia berjenis kelamin perempuan telah mengalami kekerasan secara fisik.

Studi tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan organisasi ini di sepuluh negara (Banglades, Brasil, Etiopia, Jepang, Namibia, Peru, Samoa, Serbia-Montenegro, Thailand, dan Tanzania) menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan lebih sering dilakukan orang-orang terdekat, misalnya suami, pacar, dan kenalan dekat. Demikian pula halnya dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan, orang-orang di sekitar perempuan "memangsa" mereka.

Sebanyak 24.000 perempuan diwawancara dan didengarkan keluhan mereka tentang dunia yang semakin tidak aman untuk mereka dan anak-anak perempuan. Tak kurang dari 20 persen di antara mereka mengatakan bahwa kekerasan yang mereka alami tidak pernah diceritakan kepada siapa pun karena malu, tabu, dan takut akan kemungkinan tidak dipercaya. Studi juga menunjukkan perempuan hamil pun tidak aman dari kekerasan, sebanyak 4-12 persen pernah mengalami penonjokan dan penendangan jitu persis di perut mereka.

Bagaimana di Indonesia? Keadaan tidak jauh berbeda meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apa yang terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang tidak jauh berbeda dari Amerika Serikat atau Eropa sebagai negara maju. Memang kekerasan terhadap perempuan tidak mengenal kelas, usia, pendidikan, agama, ras, dan etnisitas. Laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan bisa berkulit putih atau coklat, seorang profesor atau sopir, taat beragama atau ateis sekalipun.

Yang membedakan barangkali adalah di negara-negara maju perempuan masih bisa mengharapkan keadilan. Angka korupsi yang rendah menjamin para penegak hukum di negara-negara tersebut untuk tidak "memeras" perempuan agar kasus mereka bisa berjalan lancar di pengadilan. Paling tidak, pertanyaan-pertanyaan bodoh para hakim tidak akan terjadi, seperti, "mengapa Mbak memakai rok mini?", "mengapa Mbak berjalan di malam hari seorang diri?", "mungkin Mbak terlalu genit."

Kekerasan simbolik
Pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar melecehkan sudah menjadi santapan setiap hari seorang perempuan, terutama apabila seorang perempuan memakai pakaian yang menampakkan sebagian tubuhnya. Tidak ada penghormatan sama sekali terhadap eksistensi diri perempuan! Bagaimana mungkin perempuan hanya dinilai berdasarkan pakaiannya? Tidak ada korelasi antara cara berpakaian seseorang dan pikirannya, apalagi moralitasnya. Pikiran yang "tertutup bahkan lebih berbahaya dari pikiran yang "terbuka".

Sejauh manakah kita dapat bertoleransi dengan kekerasan simbolik? Spanduk-spanduk seksis banyak saya temui di berbagai wilayah di Indonesia yang mengimbau, bahkan mengharuskan, perempuan menutupi tubuh dan kepalanya. Mengapa perempuan diharuskan menutupi tubuh dan kepalanya dengan rapat? Mengapa peraturan tersebut tidak berlaku untuk laki-laki? Apa yang mendasari pikiran seksis ini?

Seorang feminis, novelis, dan intelektual dari negara Mesir, Nawal el Saadawi, baru-baru ini di Jakarta menyatakan bahwa tidak ada keharusan perempuan memakai jilbab di Al Quran. Sejalan dengan Saadawi, saya berpendapat pemakaian jilbab merupakan pilihan dan bukan keharusan, sama dengan pakaian sehari-hari lainnya, apa yang dipakai hari ini dan esok, semua adalah kebebasan ekspresi seseorang, sebatas pilihan fashion, titik.

Kebijakan publik
Lalu apakah pilihan fashion harus pula diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah? Di sinilah pentingnya pembuat kebijakan harus memiliki kemampuan berpikir yang kritis dan mempunyai wawasan gender. Tidak sulit sebenarnya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang progender, cukup mendengarkan isi pikiran perempuan (bukan menikmati pakaiannya).

Kebijakan yang progender sebenarnya adalah gerbang untuk juga mendengarkan dengan saksama kelompok minoritas lainnya sehingga tidak melahirkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Demokrasi pada intinya adalah melindungi hak-hak kelompok minoritas, bukan menindas mereka. Kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan hendaknya bernapaskan perdamaian dan keamanan (security) bagi semua warganya. Sesuai dengan hasil Konferensi PBB di Nairobi, 1985, yang telah disepakati, bahwa:

"Perdamaian artinya bukan saja mengusahakan tidak adanya perang, kekerasan, dan permusuhan...tetapi juga adanya keadilan ekonomi dan sosial, kesetaraan dan seluruh hak asasi manusia, serta adanya kebebasan dasar di dalam masyarakat...perempuan harus dapat secara penuh menerapkan hak-haknya untuk berpartisipasi secara setara dengan laki-laki di seluruh bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosialnya, khususnya ikut dalam proses pengambilan keputusan, dapat menikmati dan menjalankan kebebasan berpendapat, ekspresi, informasi, dan asosiasi...".

Jadi, tunggu apa lagi? Hentikan kekerasan terhadap perempuan sekarang juga!


*Gadis Arivia Pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, Pengajar Filsafat dan Kajian Feminisme di Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia

**Artikel di Yayasan Jurnal Perempuan tanggal 1 Desember 2006 dan pernah dimuat di Kompas 25 November 2006.


message 47: by Roos (new)

Roos | 2991 comments pagina 55-56

Jilbabe

Orang memanggilku jilbabe, sebab yang kupilih jilbab warna-warni
Pakai bunga di sisi kiri, pin berlian di sisi kanan
Jangan pernah pikir memakai penutup kepala besar, baju besar
Harus apik, singset dan menggairahkan dong

Orang memanggilku jilbabe, sebab kerudungku bermerek
Jins ketat, celana dalam thong membalutku
Bra-ku Victoria Secret dihiasi renda-renda transparan
Ada juga tatoo berbentuk hati tepat di sekitar pusar

Orang memanggilku jilbabe , sebab aku bebas bepergian
Tak ada yang curiga, kostum telah menjamin
Ketemu om Ade, om Balkon, om Zaenal, dimana saja oke
Mereka berbisik yang penting sesuai "ayat-ayat cinta"

Orang memanggilku jilbabe, sebab bibirku bergincu merah
Berbentuk amat seksi, membuat gemes ingin mengulumnya
Jangan salah, kata-kataku hafalan kitab suci
Entah apa yang kuucapkan yang penting kedengaran surgawi

Orang memanggilku jilbabe>
Nggak mengapa...toh aku temannya jilbab juga...



message 48: by Ayu, Moderator (new)

Ayu Yudha (ayu_yudha) | 1291 comments Mod
jilbabe-nya keren.. :)


message 49: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments Antara Erotisme dan Pornografi: Sebuah Catatan Filosofis

Oleh: Gadis Arivia

Manusia berbicara, bekerjasama, mencipta, membangun dan bekerja untuk berproduksi serta mengakumulasi pertukaran modal, membentuk sebuah masyarakat, hukum-hukum, institusi-institusi yang semuanya didasari oleh fenomena rasio yang dominan—sebagai prinsip unik dari beraktifitas di dunia publik. Namun di sisi lain, pengalaman manusia juga diperoleh dari sisi estetik dimana secara alami tumbuh kenikmatan-kenikmatan tertentu yang dirasakan manusia. Kenikmatan-kenikmatan tersebut mengakar pada desire, adanya sebuah rangsangan yang mengakibatkan sebuah kesadaran akan sesuatu hal atau orang lain. Desire memberikan sebuah dasar untuk kenikmatan seksual yang dirasakan mahluk rasional.

Kenikmatan seksual merupakan bagian dari mahluk rasional bukan saja sebagai bagian dari keinginan untuk “mendapatkan segala desire seksual” akan tetapi menjadi bagian dari keseharian dan kebutuhan tubuh. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi lewat afeksi, belaian, kasih sayang, ciuman, persetubuhan hingga masturbasi.

Pemaparan sexual desire dalam wacana baik keseharian maupun ilmiah memang baru dapat dilakukan pada abad ke-19 paling tidak di dunia Barat. Sebelum abad-abad tersebut persoalan sexual desire merupakan sebuah tabu atau bahkan amoral. Segala sesuatu tentang seks baik perasaan dan pengetahuan seks merupakan sebuah wacana yang dilarang serta diabaikan. Selama berabad-abad sexual desire manusia ditekan sedemikian rupa dan barang siapa yang melanggar dihadapi oleh sangsi-sangsi sosial yang berbicara atas nama moralitas.

Sexual desire bagi saya kerap dihubungkan dengan erotisme dan berbagai rangsangan-rangsangan kegairahan merupakan suatu bagian dari fenomena manusia yang perlu dibicarakan dengan cogito terbuka dan bukan cogito tertutup atas dasar kesadaran argumen sosial dan bukan moral. Di dalam paper ini dalam memperbincangkan pornografi titik tolak kepentingan argumen sosial inilah yang dikedepankan agar dapat meraih sebuah benefit pemahaman moral yang menyeluruh dan bukan sebuah kerugian atau penghancurannya.

Problem Filsafat
Di dalam perdebatan filsafat Barat, pembahasan sexual desire yang dimulai dari filsafat Yunani hingga Moderen diwarnai oleh ketegangan-ketegangan antara penerimaan, pentabuan serta pengucilan pemahaman-pemahaman erotisme, sexual desire, dan sebagainya. Peminggiran awal dalam filsafat terhadap sexual desire dapat dilihat dari pemikiran Plato yang menetapkan bahwa pemenuhan terhadap spiritualitas dan emansipasi manusia hanya dapat dicapai oleh jiwa manusia dalam dunia ide-ide. Plato menganggap bahwa kegairahan percintaan yang ideal adalah melalui percintaan erotis yang sangat halus dan murni secara moral agar dapat menghasilkan cinta “Platonis”. Cinta Platonis ini tidak dapat dikotori oleh sexual desire yang diasosiasikan dengan instink binatang dan bertentangan dengan hakikat manusia sebagai mahluk rasional. Buah pikiran Plato ini dapat pula ditemukan pada filsuf-filsuf berikutnya seperti para neo-Platonis, Agustinus, Aquinas dan para penulis sastra pada periode Abad Pertengahan seperti Chaucer, Boccaccio dan Dante. Di dalam wacana populer, konsep kegairahan seksual dari Plato dan para penulis Abad Pertengahan dijadikan model dan pemahaman yang umum bahwa sexual desire berhubungan dengan hal-hal yang fisik dan bukan yang spiritual. Filsuf abad Moderen seperi Immanuel Kant dalam hal pembahasan sexual desire menegaskan bahwa selamanya tindakan seksual tidak dapat dianggap bermoral atau moralitas adalah sesuatu yang sangat berbeda jauh dari seks. Lebih ekstrim lagi terjemahan Kant dimaknai: seks sebagai dosa. Sikap prejudice dari sexual desire terlihat di sini yang kemudian berkembang pada pelarangan mengekspresikan kenikmatan seksual, masturbasi, orgasme, penampilan dada penuh, paha mulus, tidak perawan, dsb. Tindakan-tindakan seksual adalah tindakan-tindakan berdosa.

Filsuf-filsuf Moderen selanjutnya masih mewarnai perdebatan sexual desire dengan ketegangan. Hegel melihat erotisme sebagai sebuah kontradiksi; Sartre pun menganggap sama terutama bila ada desire kontradiksi tidak terhindarkan. Schopenhauer bahkan menganggap sexual desire sebagai sebuah delusi—karena sesungguhnya manusia juga menjadi obyek di dalam kegairahan seksual.

Sampai di sini para filsuf membahas masalah seksualitas sebagai masalah yang natural dan dirujuk pada kebenaran moral atau dianngap non manusia dan bagian dari instink binatang. Seksualitas adalah bagian dari manusia yang mempunyai relasi sosial yang simbolik secara mendalam. Seksualitas sebagai bagian sosial lahir dari relasi-relasi manusia sosial dengan segala struktur-strukturnya. Berbicara soal seksualitas adalah berbicara soal seks yang dikonstruksi secara sosial dimana sexual desire hanya dapat ditemukan dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, bagi para filsuf kontemporer perdebatan sexual desire harus ditempatkan sebagai sesuatu yang di-denaturalisasikan dengan akibat memiliki pluralitas makna. Foucault seorang filsuf masuk dalam kategori filsuf kontemporer menggarisbawahi adanya kepentingan untuk membongkar “kebenaran” yang dicanangkan dalam pandangan “seks sebagai yang alamiah” terkait dengan moral. Adakah sebuah kebenaran tunggal soal seks yang cenderung didefinisikan sebagai dosa, kotor dan negatif? Atau adakah sebuah permainan kebenaran yang sedang dilakukan demi kepentingan-kepentingan tertentu? Bila seks dianggap sebagai concern sosial lebih lanjut Foucault spenuhnya menyadari bahwa kebenaran soal seks selalu akan berubah sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang kian berubah.

Problem Pornografi: Perempuan Milik Laki-Laki
Para filsuf kontemporer memang membiarkan pembahasan seks yang diposisikan dalam konteks sosial sebagai bagian dari perkembangan nilai-nilai sosial. Dalam perspektif ini tingkah laku seksual yang menyimpang dikaji secara sosiohistoris, proses dimana ditentukan mana praktek-praktek penyimpangan seksual yang merugikan praktek kehidupan seksual. Perspektif ini juga terbuka pada pola-pola seksual yang baru yang dianggap tumbuh sebagai bagian dari pengalaman manusia seksual.

Elias (1978) dan Foucault (1978) mengungkapkan bahwa konsep privacy, diri/self, dan berkembangnya erotisme merupakan bagian dari ciri pengalaman manusia moderen. Privacy mempunyai beberapa dimensi. Dimensi umum adalah memberikan ruang bagi individu untuk merealisasikan kegairahan-kegairahan subyektif sesuai dengan kebutuhannya sebagai manusia dewasa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perealisasian kegairahan-kegairahan seksual manusia dewasa dapat merugikan masyarakat. Karena persoalan seksual didefinisikan secara sosial maka di negara maju pembatasan-pembatasan perilaku seksual dibuat untuk kepentingan melindungi masyarakat berdasarkan hukum. Di sinilah berbagai perdebatan mulai mucul.

Di Amerika, di awal abad XX sebuah undang-undang diterbitkan untuk melarang segala bentuk diseminasi informasi yang “seronok, murahan dan merendahkan” diberlakukan. Undang-undang ini sempat menghebohkan pada tahun 1914 lantaran interpretasi dari “seronok, murahan dan merendahkan” juga diberlakukan pada publikasi Women Rebel dari feminis Margaret Sanger yang memuat tulisan-tulisan mengenai alat kontrasepsi perempuan. Bahkan novel kondang dari James Joyce, Ulysses dilarang beredar di Amerika Serikat karena dianggap porno dan baru pada tahun 1933 diterbitkan di Perancis.

Pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an definisi pornografi diperketat yakni hanya dihubungkan dengan segala sesuatu yang menyangkut tindakan seksual yang menyinggung standard-standard masyarakat serta merendahkan nilai dan martabat masyarakat tersebut. Ketika video menjadi bagian dari gaya hidup di rumah, pornografi masuk pada periode booming dan menjadi industri bisnis jutaan dollar. Industri ini tidak henti-hentinya diprotes oleh banyak kalangan seperti kalangan agama, pengikut garis politik kanan, dan kelompok feminis. Dua feminis radikal bernama Catharine MacKinnon dan Andrea Dworkin menjadi tokoh antipornografi.

Andrea Dworkin menulis buku Pornography: Men Possessing Women pada tahun 1981. Di buku tersebut ia mendefinisikan pornografi sebagai alat bagi laki-laki untuk menguasai perempuan. Ia berargumen bahwa pornografi bukan hanya persoalan seks akan tetapi lebih pada persoalan dominasi dan kekerasan laki-laki. Baginya, pornografi merupakan isu feminis.

Pada tahun 1983 bersama dengan MacKinnon, mereka mengajarkan matakuliah menyangkut isu pornografi di Universitas Minnesota. Bukan hanya mengajar akan tetapi juga memobilisir penduduk Minnesota untuk membatasi publikasi pornografi. Di Kanada pada tanggal 27 Februari 1992, Mahkamah Agung Kanada membuat hukum yang melarang segala bentuk pornografi yang eksplisit dan bahkan para penerbit dan penjual buku dapat juga dikenakan sangsi yang keras. MacKinnon merasa sangat puas bahwa di Kanada pada akhirnya (dan satu-satunya negara ketika itu) yang memahami perdebatan pornografi sebagai bentuk yang dapat merusak perempuan dan bukan hanya yang dapat menyinggung nilai budaya masyarakat setempat. Argumentasi hak perempuan di sini menjadi fokus utama MacKinnon dan bukan argumentasi nilai/moralitas.

continued....


message 50: by aldo zirsov (new)

aldo zirsov (aldozirsovlibrary) | 376 comments Perseteruan Kelompok Feminis Radikal-Libertarian dan Kelompok Feminis Radikal-Kultural
Kelompok feminis Radikal-Libertarian adalah kelompok yang pertama kali mengemukakan keberatannya atas advokasi anti-pornografi. Kelompok ini merasa bahwa gerakan anti-pornografi adalah gerakan yang munafik dan justru mengikuti norma-norma yang telah digariskan oleh laki-laki. Mereka menuduh kelompok gerakan anti-pornografi sebagai gerakan yang didominasi oleh perempuan-perempuan yang ingin didefinisikan sebagai “perempuan baik-baik” oleh masyarakatnya. Perempuan jenis ini adalah perempuan-perempuan yang mengagungkan “kesucian” dan perempuan yang tidak peduli dengan hak orgasme perempuan. Perempuan-perempuan ini mempunyai kesadaran yang palsu dan bahkan melepaskan kontrol seksualitasnya pada laki-laki.

Kelompok Radikal-Libertarian berkeyakinan bahwa perempuan harus dapat merebut kembali seksualitasnya dan merepresentasikan seksualitas perempuan yang tidak terrepresi artinya berani mengeksplorasi kesenangan seksualitas perempuan. Kelompok ini menetapkan bahwa tidak ada salahnya bagi seorang perempuan untuk berani membayangkan fantasi seksual mereka sefantastis-fantastisnya. Segala bentuk permainan seks di dalam literatur seks bukan berarti akan dilakukan oleh perempuan dalam kehidupan sehari-harinya, namun, imajinasi seks yang liar memang dapat membuat perempuan “ringan” dari beban masyarakat yang selalu menuntutnya untuk menjadi “perempuan yang baik”, “istri yang baik” dan “ibu yang baik”.

Tentunya pembelaan kelompok Radikal-Libertarian terhadap pornografi membuat berang kelompok yang beroposisi yakni kelompok Radikal-Kultural. Kelompok Radikal-Kultural menandaskan bahwa semua argumentasi pembelaan pornografi tidak dapat dibenarkan. Menurut mereka, pelecehan yang dilakukan di dalam literatur seks berarti juga pelecehan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pornografi terutama gagal mengekspresikan cinta dan kepedulian antara dua jenis kelamin dan pornografi membahayakan perempuan dalam tiga bentuk: (1) mendukung laki-laki untuk bersikap kasar dalam relasi seksual (misalnya pelecehan, pemerkosaan, kekerasan), (2) merendahkan perempuan dan membuat perempuan menjadi obyek nafsu (3) melanggar hak asasi perempuan. Lebih eksplisit pornografi didefinisikan oleh kelompok Radikal-Kultural sebagai berikut:

the graphic sexually explicit subordination of women through pictures or words that also includes women dehumanized as sexual objects, things, or commodities; enjoying pain or humiliation or rape; being tied up, cut up, mutilated, bruised, or physically hurt; in postures of sexual submission or servility or display; reduced to body parts, penetrated by objects or animals, or presented in scenarios of degradation, injury, torture; shown as filthy or inferior, bleeding, bruised, or hurt in a context that makes these conditions sexual.

Pada tahun 1982 konferensi tentang seksualitas di Barnard College diselenggarakan dimana dua kelompok yang bertikai soal pornografi memberikan presentasi ilmiah tentang posisi masing-masing. Kelompok Radikal-Libertarian didukung oleh kelompok lesbian, bi-seksual, pekerja seks, penari-penari erotis dan perempuan yang mendukung gerakan free sex untuk perempuan. Kelompok Radikal-Libertarian menyerang kelompok Radikal-Kultural sebagai kelompok yang “frigid”, yang memaksakan gaya permainan seks tunggal atau yang mereka sebut vanilla sex, artinya tidak mengakui bentuk-bentuk permainan seks yang lain bahwa seks juga memiliki flavor, bahwa ada perempuan yang menyukai vanilla sex dan ada perempuan yang menyukai rocky-road.

Pada akhirnya apa yang terjadi dari konferensi akbar feminis tersebut? Konferensi tersebut akhirnya terpaksa dibubarkan karena tidak menemui kata sepakat dan jurang antara pengikut kelompok feminis Radikal-Libertarian dan kelompok feminis Radikal-Kultural menjadi semakin besar.

Representasi Pornografi
Pada pertengahan dan akhir 1990-an wacana pornografi yang dipelopori oleh Susanne Keppler, berkembang menjadi bukan hanya dikhususkan sebagai kasus seksualitas tetapi sebagai bentuk representasi. Artinya, bukan real-life sex, namun, representasi:pornografi. Perdebatan tradisional pornografi menganggap pornografi sebagai tindakan “seks seronok” atau “seks mengandung kekerasan” yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sunguhan, bentuk seksualitas yang tidak disetujui oleh kaum feminis dalam kehidupan real life. Padahal obyek pornografi adalah representasi oleh kata-kata atau gambaran-gambaran (imaged based), atau representasi dari praktek-praktek seksualitas yang bisa terjadi dalam kehidupan riil atau tidak.

Apa yang dilakukan oleh media adalah hendak membuat representasi tersebut menjadi sunguhan, menaturalisasikan serta menyuguhkan realisme. Tujuan dari realisme adalah mengaburkan kesadaran dan memaksa kita menerimanya sebagai refleksi dari realitas sebagai kaca. Akan tetapi, representasi tidak dapat secara sederhana dikatakan sebuah kaca atau sebuah refleksi. Ada orang-orang yang membuat refleksi tersebut dan ada orang-orang yang menonton/membacanya. Terdapat produksi makna dalam representasi pornografi, terdapat pengacauan antara fiksi dan fakta, fantasi dan realitas.

Apa yang harus dilakukan oleh para feminis? Hal pertama adalah harus mengabaikan analisa content dan mulai melakukan analisa representasi. Melakukan analisa representasi berarti melakukan analisa fungsi representasi di dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor penting dalam representasi adalah si pengarang (author) dan penikmat (receiver). Dan yang paling penting harus diingat adalah bahwa kedua faktor ini bermain dalam dua konteks penting yakni konteks politik:ada persoalan kelas, ras dan gender di sana, lalu, ada konteks ekonomi: ada persoalan pertukaran produksi.

Kebebasan Berpikir dan Berbicara yang harus tetap Dijaga
Teori representasi menguatkan posisi baik para pro dan kontra pornografi. Teori representasi bahkan mengejek kaum pria yang tidak dapat membedakan antara fiksi dan fakta serta dirugikan secara ekonomi oleh “isapan-isapan jempol” yang direkayasa oleh perempuan. Penyanyi Madonna pernah mengatakan: “Biarkan mereka menelanjangi tubuhku dengan mata mereka, tetapi akulah yang menguras kantong dan pikiran ngeres mereka”.

Teori representasi juga memberi jalan kepada para feminis Kate Millet, Betty Friedan, Adrienne Rich serta novelis Erica Jong yang berhati-hati bersikap mata-buta terhadap pelarangan pornografi karena bagaimanapun menurut mereka kebebasan untuk berekspresi harus tetap dijamin dan menjadi prinsip manusia yang adil dan beradab. Yang perlu dilakukan adalah bukan melarang sama sekali pornografi akan tetapi melakukan pembatasan-pembatasan penjualan (khususnya kepada anak-anak penjualan harus dilarang sama sekali) serta melindungi hak-hak pekerja perempuan dalam industri ini. It’s not a question of moral it’s a question of rights! Dengan demikian bila pembicaraan telah menggaris bawahi RIGHTS maka hukum harus ditegakkan demi keadilan dan bukan moralitas.

*Gadis Arivia, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan- Jakarta.
Paper dipresentasikan untuk Workshop “RUU ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI ANTARA MORALITAS DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI:DIMANAKAH POSISI PEREMPUAN (TINJAUAN FILSAFAT, MEDIA, HUKUM DAN SOSIAL)”, Rabu, 26 Mei 2004, Ibis Hotel, Jakarta.


« previous 1
back to top