What do you think?
Rate this book
Indonesia's Changing Political Economy: Governing the Roads
Indonesia is Southeast Asia's largest economy and freest democracy yet vested interests and local politics serve as formidable obstacles to infrastructure reform. In this critical analysis of the politics inhibiting infrastructure investment, Jamie S. Davidson utilizes evidence from his research, press reports and rarely used consultancy studies to challenge mainstream explanations for low investment rates and the sluggish adoption of liberalizing reforms. He argues that obstacles have less to do with weak formal institutions and low fiscal capacities of the state than with entrenched, rent-seeking interests, misaligned central-local government relations, and state-society struggles over land. Using a political-sociological approach, Davidson demonstrates that 'getting the politics right' matters as much as getting the prices right or putting the proper institutional safeguards in place for infrastructure development. This innovative account and its conclusions will be of interest to students and scholars of Southeast Asia and policymakers of infrastructure investment and economic growth.
312 pages, Hardcover
First published December 15, 2014
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 6 of 6 reviews
February 17, 2019
Mengingat isi buku ini tentang ekonomi politik infrastruktur, khususnya jalan tol, tentu saja saya banyak belajar dadakan terkait teori (seperti new institutional economics); konsep-konsep kunci (liberalisasi proposar, privatisasi parsial, kapitalisme regularif); dan istilah-istilah penting (Bangun Guna Serah [BGS], Entitas Berkebutuhan Khusus [EBK], pembebasan lahan, pengadaan tanah, mekanisme konsinyasi, dsb.). Meski begitu, saya berani menerjemahkan buku ini karena elaborasinya tidak rumit, deskripsiya dan tata bahasanya mudah dipahami, terlebih memang membahas Indonesia.
Dalam proses menerjemahkan, saya sering tertawa kesal misuh-misuh sendiri, ketika mendapati cerita bagaimana para elite negara ini memburu renten dalam proyek tol, khususnya rezim Keluarga Cendana. Buku ini menunjukkan bagaimana Soeharto membesarkan kapal bisnis Tutut dan Tommy dalam sektor jalan tol. Ketika penentuan tarif tol digenggam oleh diskresi presiden, Soeharto enak saja menaikkan tarif tol pada jalur-jalur yang dioperasikan konglomerat anak-anaknya saja.
Lalu setelah reformasi, horang-horang kaya dan penguasa bisnis cum politisi macam Ical dan JK selalu berhasil mengamankan konglomerasinya, khususnya terkait sektor jalan tol, dengan pijakan kuat posisi politik mereka.
Ada juga cerita bagaimana Mega memaksa pengerjaan konstruksi tol Cipularang dikebut setahun lebih awal dari jadwal awal karena mau menyambut tamu-tamu peringatan KAA di Bandung hingga mengakibatkan beberapa kali amblesan setelah terbangun.
Yang mengesalkan lagi, di Jawa Tengah, tol Semarang-Solo dibangun dengan Amdal yang sonder kajian hidrogeologi sehingga belum selesai saja, beberapa tiang jembatan tolnya sudah retak-retak. Tentu saja ada cerita bagaimana warga desa ditipu oleh cukong dan elite dalam proses pembebasan lahan tol di Kab. Semarang: ketika ratusan warga desa rombongan hendak mencairkan uang hasil pembebasan lahan di bank, ternyata rekening mereka kosong! Tol ini juga dibangun dengan bahan bakar ambisi seorang gubernur mantan jenderal konconya SBY, tanpa mementingkan hasil kajian kelayakan bisnisnya. Beberapa ruas Tol Trans Jawa memang dibangun tanpa mementingkan kajian kelayakan bisnisnya, sehingga tak mengagetkan kalau setelah beroperasi terbukti sepi.
Di Jawa Timur, Risma pernah menentang proyek tol sepanjang 25 km dengan sebagiannya berupa tol layang. Ketika wakil Risma, Bambang DH mundur, posisinya diganti oleh Wisnu, mantan ketua DPRD Kota Surabaya dan putra dari seorang pentolan PDI-P. Bukan kebetulan, perusahaan milik bapaknya Wisnu mengantongi kontrak proyek tol senilai Rp9,2 triliun itu.
Selain klik-klik politik perburuan renten, pembahasan tentang pertanahan mendapat porsi banyak di buki ini. Salah satu gagasannya: meskipun tentara sudah tidak menjadi pasukan terdepan dalam pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur, rezim pasca-Reformasi menggunakan kekuatan pengadilan secara tidak demokratis. Alih-alih mengikuti prosedur musyawarah sesuai peraturan, pembebasan lahan yang ditolak warga berakhir dengan sistem konsinyasi.
Dalam proses menerjemahkan, saya sering tertawa kesal misuh-misuh sendiri, ketika mendapati cerita bagaimana para elite negara ini memburu renten dalam proyek tol, khususnya rezim Keluarga Cendana. Buku ini menunjukkan bagaimana Soeharto membesarkan kapal bisnis Tutut dan Tommy dalam sektor jalan tol. Ketika penentuan tarif tol digenggam oleh diskresi presiden, Soeharto enak saja menaikkan tarif tol pada jalur-jalur yang dioperasikan konglomerat anak-anaknya saja.
Lalu setelah reformasi, horang-horang kaya dan penguasa bisnis cum politisi macam Ical dan JK selalu berhasil mengamankan konglomerasinya, khususnya terkait sektor jalan tol, dengan pijakan kuat posisi politik mereka.
Ada juga cerita bagaimana Mega memaksa pengerjaan konstruksi tol Cipularang dikebut setahun lebih awal dari jadwal awal karena mau menyambut tamu-tamu peringatan KAA di Bandung hingga mengakibatkan beberapa kali amblesan setelah terbangun.
Yang mengesalkan lagi, di Jawa Tengah, tol Semarang-Solo dibangun dengan Amdal yang sonder kajian hidrogeologi sehingga belum selesai saja, beberapa tiang jembatan tolnya sudah retak-retak. Tentu saja ada cerita bagaimana warga desa ditipu oleh cukong dan elite dalam proses pembebasan lahan tol di Kab. Semarang: ketika ratusan warga desa rombongan hendak mencairkan uang hasil pembebasan lahan di bank, ternyata rekening mereka kosong! Tol ini juga dibangun dengan bahan bakar ambisi seorang gubernur mantan jenderal konconya SBY, tanpa mementingkan hasil kajian kelayakan bisnisnya. Beberapa ruas Tol Trans Jawa memang dibangun tanpa mementingkan kajian kelayakan bisnisnya, sehingga tak mengagetkan kalau setelah beroperasi terbukti sepi.
Di Jawa Timur, Risma pernah menentang proyek tol sepanjang 25 km dengan sebagiannya berupa tol layang. Ketika wakil Risma, Bambang DH mundur, posisinya diganti oleh Wisnu, mantan ketua DPRD Kota Surabaya dan putra dari seorang pentolan PDI-P. Bukan kebetulan, perusahaan milik bapaknya Wisnu mengantongi kontrak proyek tol senilai Rp9,2 triliun itu.
Selain klik-klik politik perburuan renten, pembahasan tentang pertanahan mendapat porsi banyak di buki ini. Salah satu gagasannya: meskipun tentara sudah tidak menjadi pasukan terdepan dalam pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur, rezim pasca-Reformasi menggunakan kekuatan pengadilan secara tidak demokratis. Alih-alih mengikuti prosedur musyawarah sesuai peraturan, pembebasan lahan yang ditolak warga berakhir dengan sistem konsinyasi.
June 10, 2020
This book provides an insight into how politics and institutions have involved in infrastructure development in the developing nations, such as Indonesia. It corroborates the deficit of the widely existing approach used, i.e. New Institutional Economics (NIE), to explain the lack of or the limited capacity of the nations to expand infrastructure networks, aimed at unlocking the economic potentials and competitiveness.
As the book illustrates, expressway infrastructure is not a sector where NIE can capture the complexity and the dynamics of the institutions determining the outcomes of the state. The complexity is characterised by multiple actors (including state, private, and rent-seekers), having different and competing interests. Moreover, formal and informal institutions intersect, making it difficult for differentiating between the stakes at play. The interplay of power relations between the actors also characterises the difficulty of predicting the decisions and outcomes.
The author introduces the political sociology of infrastructure development as an alternative approach to viewing this complexity and dynamic. By using the case of the Trans-Java expressway development, he provides a foundation to analyse infrastructure development in which state actors are not always in control of decisionmaking. Informality, in term of rent-seeking behaviour and backstage of the lawmaking process, often dominates how the expressway construction has proceeded. Such a process makes it challenging to control the development by the state actors and results in failure to having an efficient, just, and fair process, for all stakeholders, especially the dislocated people.
Overall, this book gives a fresh insight into evaluating the failure of boosting infrastructure development in Indonesia. It connects between the actors' behaviour at the micro-level (firms) and the macro-level (state actors), which is essential to note the complex and dynamic development process. The book should be read by students, university lecturers, and new generations of civil servants.
As the book illustrates, expressway infrastructure is not a sector where NIE can capture the complexity and the dynamics of the institutions determining the outcomes of the state. The complexity is characterised by multiple actors (including state, private, and rent-seekers), having different and competing interests. Moreover, formal and informal institutions intersect, making it difficult for differentiating between the stakes at play. The interplay of power relations between the actors also characterises the difficulty of predicting the decisions and outcomes.
The author introduces the political sociology of infrastructure development as an alternative approach to viewing this complexity and dynamic. By using the case of the Trans-Java expressway development, he provides a foundation to analyse infrastructure development in which state actors are not always in control of decisionmaking. Informality, in term of rent-seeking behaviour and backstage of the lawmaking process, often dominates how the expressway construction has proceeded. Such a process makes it challenging to control the development by the state actors and results in failure to having an efficient, just, and fair process, for all stakeholders, especially the dislocated people.
Overall, this book gives a fresh insight into evaluating the failure of boosting infrastructure development in Indonesia. It connects between the actors' behaviour at the micro-level (firms) and the macro-level (state actors), which is essential to note the complex and dynamic development process. The book should be read by students, university lecturers, and new generations of civil servants.
December 22, 2024
Sebagai seseorang yang berlatar di bidang konstruksi, buku ini secara komprehensif memaparkan aspek yang tidak pernah saya lihat, walaupun mengetahui sedikit-sedikit, betapa kompleks dan ruwetnya permasalahan pembangunan infrastruktur Indonesia, secara khusus jalan tol. Jalan Tol Trans Jawa pada akhirnya merupakan hasil pertarungan politik melelahkan dari jejaring kepentingan, mulai dari lembaga-lembaga formal negara, pertikaian antar kementerian dan antar pemerintah pusat-daerah, lobi-lobi sektor swasta dan pengusaha, kesemrawutan akibat KKN yang telah tertanam sejak Orde Baru di bidang ini, lembaga pengatur yang tidak punya taring, hingga ketidakadilan yang dialami masyarakat dalam hal pembebasan tanah.
Menurut saya buku ini cukup berat dan agak sulit dibaca, terlebih banyak istilah ekonomi dan susunan lembaga yang tidak familiar bagi pembaca awam. Akan tetapi, bagian simpulan dari buku ini berhasil mengurai benang kusutnya. Secara khusus, buku ini juga secara terang menyingkap usaha setiap presiden dalam "menaja jalan tol", dan tentu secara eksplisit memberikan bukti nyata terbangun dan tersambungnya jalan ini secara keseluruhan bukan hanya kerja keras satu presiden saja seperti yang diklaim oleh pihak tertentu.
Menurut saya buku ini cukup berat dan agak sulit dibaca, terlebih banyak istilah ekonomi dan susunan lembaga yang tidak familiar bagi pembaca awam. Akan tetapi, bagian simpulan dari buku ini berhasil mengurai benang kusutnya. Secara khusus, buku ini juga secara terang menyingkap usaha setiap presiden dalam "menaja jalan tol", dan tentu secara eksplisit memberikan bukti nyata terbangun dan tersambungnya jalan ini secara keseluruhan bukan hanya kerja keras satu presiden saja seperti yang diklaim oleh pihak tertentu.
Read
December 7, 2025I'm halfway done, and considering postponing until next year. One of the hardest books I've ever read. Yet, many fascinating historical aspects were spoiled.
November 28, 2018
Buku langka tentang ekonomi politik pembangunan infrastruktur Indonesia kontemporer.
Read
June 21, 2018Potret bergesernya bandul ekonomi politik Indonesia, dari kanan ke tengah, dari oligarki terpusat ke oligarki lokal seiring otonomi daerah. Unit analisisnya infrastruktur jalan tol Jawa.
Displaying 1 - 6 of 6 reviews