On the Subject of "Java"

by John Pemberton

What are the limits of cultural critique? What are the horizons? What are the political implications? John Pemberton explores these questions in this far-reaching ethnographic and historical interpretation of cultural discourse in Indonesia since 1965. Pemberton considers in particular how the appearance of order under Soeharto's repressive New Order regime is an effect of an enigmatic politics founded upon routine appeals to cultural values. Through a richly textured ethnographic account of events ranging from national elections to weddings, Pemberton simultaneously elucidates and disturbs the contours of the New Order cultural imaginary. He pursues the fugitive signs of circumstances that might resist the powers of New Order rule through unexpected village practices, among graveyard spirits, and within ascetic refuges. Key to this study is a reexamination of the historical conditions under which a discourse of culture emerges. Providing a close reading of a number of Central Javanese manuscripts from the late eighteenth century on, Pemberton outlines the conditions of knowledge formation in Indonesia since the beginning of Dutch colonial control. As he overturns common assumptions concerning colonial encounters, he discloses the gradual emergence in these texts of a discursive figure inscribed in contrast to the increasingly invasive presence of the a figuration of difference that came to be called "Java."

Genres: Anthropology, Indonesian Literature

320 pages, Paperback

First published January 1, 1994

About the author

John Stith Pemberton (July 8, 1831 – August 16, 1888) was an American pharmacist, and is best known for being the inventor of Coca-Cola.

Reviews

[mahatmanto]

ini buku paling asyik tentang jawa.
khususnya tentang proses institusionalisasi apa yang disebut sebagai 'jawa asli' dalam masyarakat jawa. pemberton menggunakan penelitian lapangannya di sala/surakarta dan sekitarnya sehingga sedikit banyak saya bisa membayangkan tempat saya dibesarkan itu.
bacalah ini bersama dengan tulisan-tulisan ben anderson, nancy florida dan james t.siegl.

[Bob Newman]

"unpacking" ethnographic discourse

First of all, let me state that while this is a most interesting book in its conception, it has some most annoying features in its delivery. Secondly, since Suharto's New Order has bitten the dust (but probably not completely), many of the observations and tendencies described here are the stuff of social history, not portrayals of modern Indonesia. This is of course what happens to all anthropology.
As I read the first chapter I began to dread my voyage through all the pages because I repeatedly bumped into all those dreary terms, badly-translated from the French writings of Foucault, Bourdieu, Barthes, et.al---sitings, recuperation of difference, temporalities, ethnographic inscription, imbricated, the appearance of absence, terms of enframement and the desire to position something. Sigh. Fortunately, all these fell away as if they had been walled up in some academic "ghetto" and the author began to use language more familiar to the speakers of English. "The book is not a analysis of military repression but an examination of a far more ambiguous, interiorized form of repression that makes the apparent normality of everyday life conceivable, desirable." (p.7) Yes, I would say that the book is devoted to two streams of ideas. First, the New Order (1965-1998) used and relied on a revised version of Javanese culture to prop up its rule, to make people quiescent. How was this transformation effected? Second, a vastly detailed description of many facets of modern Javanese culture, both revised and unrevised parts.
From an outsider's point of view, what happened in Java resembles Disneyland more than a little. Javanese culture was "sanitized" or cleaned up to resemble the way the rulers thought it should look. Any tendencies which involved conflict or unruly, uncontrolled behavior were strongly discouraged if not banned outright. Pemberton points out how this process began long before, during Dutch rule in the 19th century (and up to 1942). He also shows that Javanese culture, even today, contains elements of chaos and uncontrolled behavior ignored by both Geertz (in his classic works on Java) and the Suharto government. Madame Suharto's Mini-Indonesia project (directly inspired by a visit to Disneyland in L.A.) assumes a central role in the description, as do palace architectural restorations, wedding ceremonies, and rituals at pilgrimage sites. The New Order government tried to turn specific rituals into a more generalized worship/respect of "tradition", which in fact had been manufactured. Taking all of these "traditions" together, the author refers to "Java". OK, I can understand that. There is so much in his research that reminds one of Orientalism, but Said did not rate a mention. "Java" is in fact an Orientalized version of actual Java, created, adopted and promulgated by the New Order leaders who remained unaware (or deliberately neglectful) of their colonial roots.
My criticism also includes the ironic, mocking tone throughout which began to wear; his use of English words in Indonesian transcription definitely added to this feeling---otomobil, tradision, ekstra, sukses. Perhaps it was an attempt to bring humor into a sad situation, but..... I also thought that this book could have been edited considerably. The author makes some very creative and intelligent points. You can't help but be impressed by some of his observations and the way he went about doing his research. However, holding onto every scrap of data is not necessarily a positive quality. The points could have been made, in other words, without such detailed asides, because the reader loses touch with the main ideas, the direction becomes unclear. Given that the author probably wished to avoid being banned entirely from Indonesia, his approach is masterfully diplomatic, never condemning the government outright, yet trying to show the extent of what had been done. This indirect, Javanese approach adopted by the author speaks well of his adjustment to Java, and I may be called Mr. Kasar for pointing out that stating directly what you mean is not a bad idea in books geared to Western readers.

[Maya]

Saya kira ini buku sejarah kebudayaan Jawa. Ternyata lebih ke antropologi dengan metode etnografi. Membaca buku ini perlu dilakukan dengan perlahan, bahkan untuk menjelaskan isi buku ini sulit dengan memakai bahasa bayi.

Salah satu topik tentang Orde Baru yang membuat saya penasaran adalah mengapa pemerintah saat itu terlalu condong mengusung kebudayaan Jawa. Buku ini mencoba menjelaskan hal tersebut, dimulai dari mengapa pemilu saat itu disebut sebagai pesta demokrasi. Apakah pesta yang dimaksud dalam demokrasi? Penulis berpendapat yang dimaksud dengan pesta adalah lebih ke resepsi dan semacam slametan agar pemilu berjalan dengan "sukses", yang membuat saya berpikir, 'berarti pemilu dianggap sebagai ritual saja?'

Kemudian penulis membedah apa yang disebut dengan ritual dan upacara. Menyelidiki dari sejarah pindahnya Kerajaan Mataram dari Kartasura ke Surakarta, penulis mulai berargumen bahwa kerajaan itu melawan ketiadaannya. Kemudian ia menjelaskan dinamika hubungan raja-raja Surakarta dengan pemerintah kolonial dan beragam taktik simbolis yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa kedudukan keraton lebih tinggi daripada pemerintah kolonial. Simbol-simbol itu muncul pada momen "upacara" raja, di mana lambang kewibawaan raja dipertunjukkan pada khalayak. Lalu dijelaskan pula kaitannya dengan ritual pernikahan, di mana dalam kebudayaan Jawa pengantin laki-laki diperlakukan bak raja--inikah mengapa ada istilah menjadi raja/ratu sehari dalam pesta pernikahan?--bahkan melebihi penghormatan kepada raja yang asli.

Dari situ, saya baru tahu bahwa konsep mencari jodoh sesuai bibit, bebet, bobot berasal dari karya sastra gubahan Mangkunegara IV untuk putranya yang baru menikah. Juga peran Mangkunegaran yang selalu berusaha menonjol di hadapan pemerintah kolonial karena posisinya yang hanya sebuah kadipaten dibandingkan dengan Keraton Surakarta. Contohnya, kreasi beskap Langenharjan yang sudah menjadi salah satu desain busana pernikahan "adat" Jawa.

Lanjut ke masa awal abad XX, di mana Keraton Surakarta dipimpin oleh Pakubuwana X yang karismatik, namun bersama dengan kematiannya, meredup pula pamor/kilau keraton. Di saat yang sama, dari pemerintah kolonial Belanda muncul ketertarikan untuk mempelajari budaya Jawa. Bahkan didirikan perkumpulan tersendiri untuk itu, yang salah satu ketuanya adalah Mangkunegara VII. Sebelum masa ini, kebudayaan Jawa tidak pernah dicatat dan diklasifikasi secara khusus. Namun adipati yang menempuh kuliah di Belanda ini akhirnya harus mengonseptualisasikan apa itu budaya Jawa kepada audiens Belanda. Di masa yang berdekatan, ada seorang pujangga keraton bernama Ki Padmasusastra yang diundang ke negeri Belanda untuk melakukan presentasi budaya Jawa. Dari pengalamannya itu, ia merasakan sebuah kekhawatiran, bagaimana jika kebudayaan Jawa pudar--bersamaan dengan merebaknya modernisasi awal di akhir abad XIX/awal abad XX--dari orang-orang Jawa. Apakah orang-orang Belanda yang nantinya akan mengajari mereka tentang budaya mereka sendiri? Dari situlah, ia menyusun karya berjudul Serat Tatacara, berusaha merangkum kebudayaan Jawa yang dijalankan oleh orang Jawa secara umum yang masih percaya gugon tuhon.

Penulis lalu berpindah membahas tentang konsep kebudayaan yang diusung oleh pemerintah Orde Baru. Dimulai dari pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atas prakarsa Tien Soeharto, hingga koleksi museum TMII yang sengaja membingkai pengunjung bagaimana mereka seharusnya melihat budaya, penulis menilai bahwa konsep TMII tidaklah historis. Bisa disebut bahwa pemerintah pilih-pilih kebudayaan apa yang hendak ditampilkan, yang kebetulan adalah "Jawa". Puncak eksebisinya adalah momen resepsi pernikahan Prabowo dengan Titiek di salah satu gedung TMII. Pasangan itu tampil megah dengan busana dodotan di depan latar krobongan dengan lantai venue berserak mawar dan melati. Termasuk tamu yang diundang adalah anggota catur sagatra minus Pakubuwana. Para tamu duduk manis pada barisan kursi, menyaksikan rangkaian 'ritual' pernikahan mereka, termasuk Soeharto yang menerima salam cium lutut dari kedua pengantin.

Prosesi pernikahan yang disiarkan itu segera menjadi contoh bagi warga yang hendak menikah di tahun 1970-an dan 1980-an, baik di kalangan elite pejabat maupun rakyat biasa. Namun apakah pernikahan itu adalah otentik Jawa? Penulis membandingkan dengan adat pernikahan Jawa di masa dan daerah lain. Menariknya, pada era 1950-an tidak terjadi prosesi pernikahan seperti itu. Rakyat biasa bebas berkreasi dengan konsep pesta resepsi--ada bagian tempat pelaminan berbentuk perahu dengan latar belakang langit berbintang, cerita seorang warga lansia Solo. Ada rangkaian adat pernikahan di suatu desa yang beralusi dengan mitos Dewi Sri: melibatkan rangka bajak, menuang uang koin ke pangkuan pengantin perempuan sebagai lambang kesuburan, dan rebutan ayam panggang sebagai simbol persebaran berkah dan benih padi. Juga tamu-tamunya yang tidak duduk di kursi dengan bosan dan dihibur dengan celoteh MC, bebas berbincang dengan tamu lain mulai dari main judi sampai bergosip.

Namun sayang, bahkan untuk warga muda Solo tahun 1980-an, konsep adat pernikahan yang lebih bebas ini sudah tidak dikenali, dan malah lebih yakin bahwa prosesi pernikahan a la Orde Baru itulah yang otentik. Seorang EO pernikahan senior di Solo menanggapi permintaan calon pengantin untuk berdandan dodotan ini seperti akan main sandiwara. Ia pun memesankan busana itu dari perancang busana ketoprak. Ia tidak komplain lebih jauh, karena toh bisnisnya berjalan baik.

Terkait dengan ritual rebutan, penulis menghubungkannya dengan prosesi slametan, yang pada sebagian daerah kebudayaan Jawa disebut dengan bersih desa. Sebelum masa Orde Baru, bersih desa dilakukan dengan memberikan sesaji kepada dhanyang atau penunggu desa yang baik agar ia selalu melindungi desa. Setelah sesaji diberikan, dilakukan rebutan berkah dari rangkaian makanan yang diperuntukkan khusus untuk itu, mirip dengan ngalap berkah dari gunungan Grebeg Mulud di lapangan keraton. Rebutan ini bisa jadi berbahaya, namun kejadiannya hanya sekejap. Penulis lalu menyoroti bersih desa itu dengan bersih desa masa Orde Baru yang mengalami modifikasi atas nama pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kesimpulan yang dihasilkan adalah karena hilangnya unsur mistis, yang lebih tepatnya adalah untuk apa/siapa bersih desa itu diperuntukkan, slametan menjadi tidak punya arah untuk apa ia diselenggarakan.

Dari sesaji untuk dhanyang, penulis pindah ke ritual ngelmu. Ia membedakan antara ngelmu di tempat-tempat legenda seperti Gunung Lawu dan pesisir laut selatan dengan tempat makam yang dikeramatkan. Ia mencatat bahwa pada tempat-tempat legenda, permohonan yang diajukan bersifat lebih umum; sedangkan pada makam-makam yang dikeramatkan, permohonan lebih bersifat khusus sesuai dengan karakteristik tokoh yang dimakamkan. Termasuk di dalamnya adalah pemakaman Imogiri yang diperuntukkan bagi anggota Kerajaan Mataram, yang kerap didatangi oleh para elite Jawa dari Jakarta. Dibahas juga tentang pemandu spiritual untuk kunjungan pada beberapa tempat yang dikeramatkan dalam satu waktu oleh para elite ini.

Mengapa mereka melakukan itu? Berikut pemikiran tahun 1971 dari Pangeran Jatikusumo Keraton Surakarta, pensiunan jenderal AD dan salah satu dari sedikit anggota kerajaan yang berhasil melakukan transisi dari perpolitikan keraton Surakarta zaman kolonial ke pemerintahan pascakolonial:

"Selain memperjuangkan "tata dan tenteran, makmur dan sejahtera, terhormat dan disegani" [suatu acuan dalam tanda kutip terhadap rumusan kenegarawanan dalam bahasa Jawa, tata tentrem, karta raharja, kajen keringan], namun politik memiliki tujuan utama kekuasaan. Karena menurut pemikiran politik, tanpa kekuasaan orang tidak bisa mengejar aspirasi-aspirasi tersebut. Karena itu politik, kasarannya, adalah rebutan kekuasaan, dan jika bukan rebutan kekuasaan maka adalah mempertahankan kekuasaan."

Obsesi tentang kekuasaan yang ditandai dengan keadaan yang slamet ini sangat kentara semasa Orde Baru. Bahkan ketika Keraton Surakarta yang bisa dibilang telah menerima keredupan kilaunya dan menarik diri, para elite ini malah berupaya membalikkan arus sejarah dengan memelihara budaya yang dirasa "Jawa". Dan dengan bangganya mereka merasa akan menjadi bagian dari sejarah yang jaya itu--contohnya melalui TMII.

Berbeda dengan pembimbing-pembimbing spiritual dan pemimpin-pemimpin asosiasi-asosiasi mistis yang mempropagandakan kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang secara efektif mendukung status quo spiritual Orde Baru, beberapa pertapa yang berpengalaman telah bekerja ke arah yang sangat berbeda. "Kini bukan zamannya slamet," kata seorang mistik pada tahun 1984, seorang tua dari daerah Solo yang dikenal karena kesaktian-kesaktian yang diperolehnya dari lama menyepi dan bertapa, "tetapi zamannya bencana. Saya pernah kenal dengan seorang petapa yang pandai menciptakan banjir, tetapi tidak lagi berhubungan dengannya ketika dia pindah ke Jakarta. Jika Gunung Merapi meletus, kelompok Jakarta akan hilang begitu saja." Ada suatu asas mistis yang relatif kuno, tetapi yang di bawah kondisi-kondisi Orde Baru justru lebih potensial--bahwa dari puing-puing bencana muncul suatu kosmos baru yang lebih hidup dan kemungkinan suatu zaman yang sangat berbeda, dalam hal ini, suatu zaman pasca-Soeharto. Dengan mengingatkan pada asas mistis kuno tersebut orang tua ini meramalkan datangnya kemungkinan dari suatu akhir yang bermakna yang oleh "tradisi" dipaksa untuk ditunda terus-menerus demi slamet dan atas nama "Jawa": datangnya suatu perbedaan yang barangkali demikian berbeda, sehingga akan tidak terlihat dalam bentuk "Jawa" itu sendiri.

Nah, untuk mendedah soal "Jawa" dalam tanda kutip ini, penulis membahas setidaknya dalam 3 bab untuk mendefinisikan apa itu ritual dan upacara:

Pasa saat yang dikisahkan ini, tidak ada istilah Jawa yang memiliki cakupan leksikal atau jangkauan kategoris seperti kata upacara sekarang ini. Yang kini oleh para ahli antropologi dan lain-lainnya dikatakan sebagai peristiwa-peristiwa ritual--praktik perdukunan, seremoni-seremoni peresmian, peringatan Satu Sura, tukar-menukar makanan saat panen, dan seterusnya--itu sebenarnya termasuk ke dalam wilayah konseptual ekspresi yang berbeda, wilayah yang dibatasi dan disebutkan secara individual. Namun beberapa peristiwa--terutama peristiwa-peristiwa kerajaan kolonial misalnya penobatan, promosi, dan peringatan--digolongkan menjadi satu oleh istilah Belanda ceremonie. Istilah ini erat kaitannya dengan salah satu perbuatan yang paling agung yang dilakukan oleh raja-raja Jawa dari awal abad kesembilan belas dan seterusnya: jabat tangan periodik raja Jawa dengan wakil pemerintah kolonial Belanda, Tuan Residen atau gubernur jenderal sendiri. Ketika seorang raja Jawa dan gubernur jenderal Belanda bertemu--masing-masing disertai oleh payung upacaranya--untuk melakukan jabat tangan yang penting ini, kedua penguasa tersebut melakukannya dalam ceremonie.

Akibat dari nostalgia elite Jawa terhadap dunianya yang sedang mengundurkan diri, kini disebut dunia "tradisional", dan akibat dari keinginan pemerintah kolonial untuk memulihkan dunia tersebut sebagai "Jawa" setelah terjadinya peristiwa-peristiwa yang meresahkan di Hindia Belanda tahun 1920-an, menjelang tahun 1930-an istilah ceremonie diganti dengan istilah pribumi Jawa upåcårå dan padanan Melayunya, upacara. Istilah-istilah pribumi ini mengambil alih peran ceremonie dan dengan demikian memperoleh makna yang kedua yang lebih aktif bukan hanya berarti tanda-tanda kebesaran; upacara kini bisa berarti peristiwa-peristiwa seremonial resmi. Walau penggunaan kata upacara tampaknya terbatas kepada peristiwa-peristiwa keraton dan pemerintah resmi (lagi-lagi, peristiwa-peristiwa seperti penobatan, promosi, dan peringatan), selama tahun 1930-an istilah itu dipakai oleh para penulis dan wartawan untuk menunjuk kepada peristiwa-peristiwa keramaian lainnya.

Selama pendudukan Jepang, upacara semakin memperoleh perhatian publik melalui puluhan "ritual" negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pendudukan. Istilah itu kemudian mengembang mencakup peristiwa-peristiwa panen pedesaan dan praktik-praktik setempat lainnya yang dianggap menggambarkan semangat kerja sama di dalam zaman Kemakmuran Bersama di zaman Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, upacara menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia ketika upacara bendera tanggal 17 Agustus dilaksanakan dengan kemeriahan yang belum ada sebelumnya. Dengan melupakan dampak dari pendudukan Jepang (termasuk upacara-upacara bendera serupa itu yang mengilhami peristiwa tahun 1945 itu) orang-orang Jawa yang berusia lanjut kini mengingat kembali hal ini sebagai saat ketika upacara menjadi kata yang benar-benar dikenal sebagai istilah yang mengacu kepada peristiwa khusus.

Yang terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an adalah pengembangan lebih lanjut upacara guna mendefinisikan dan melingkupi suatu dunia kegiatan ritual selagi para ahli folklore pascakemerdekaan menyusun katalog praktik-praktik domestik dan pedesaan ke dalam kerangka upacara tradisional yang semakin meluas. Namun di zaman Orde Baru, kekuatan modern dari upacara akan semakin diakrabi dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena istilah itu kini mencakup dan mengendalikan, dalam satu ekspresi tunggal, apa-apa yang tadinya termasuk dalam wilayah-wilayah praktik yang sangat berbeda, wilayah-wilayah yang sedemikian beragam sehingga bila diperhatikan benar mereka ini akan tampak melampaui batas retorika Orde Baru tentang keragaman yang dimaksudkan untuk mewadahi mereka. Perkawinan, ziarah kubur, pidato peresmian, praktik perdukunan, pemilihan umum, pengusiran setan di desa, upacara bendera, sembahyang, dan teknik kebidanan, misalnya, semua itu, di Indonesia modern, akan dipandang sebagai ritual, seperti cerita-cerita pada halaman pertama surat kabar.

[Nanto]

Dah lama bacanya tapi belum kelar. Malah gantian bokap gue yang baca.