Goodreads Indonesia discussion

1600 views
Kliping Artikel Koran/Majalah > Kumpulan Resensi/Review Buku dari Koran/Majalah

Comments (showing 1-25 of 25) (25 new)    post a comment »
dateDown_arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

M. Mushthafa yang ngeresensi Dee itu anak Goodreads juga:
http://www.goodreads.com/user/show/23...


Pandasurya | 1363 comments Amang wrote: "* kedip-kedip ke panda *"

maxutnya apa nih, mang??
*lugu*


message 3: by Pandasurya (last edited Dec 22, 2009 02:02AM) (new)

Pandasurya | 1363 comments hehehe..oh itu maxutnyah..bukan PK yg lain kaan?? :-D
wah komen sayah atas resensi PK di atas singkat saja, mang:

agak aneh rasanya ketika orang membaca PK dan ia tidak merasakan
banyaknya unsur "kebetulan" yg buat saya dan banyak orang lain juga sangat terasa di novel ini.
saya hanya berusaha jujur dengan apa yg saya rasakan ketika membaca setiap buku..

mungkin si pembuat resensi perlu membaca ulang lagi novelnya..hehehe:-p



message 4: by [deleted user] (new)

Celetukan Kritis Si Pipi Gembil

• Judul buku: Mafalda 1 • Penulis: Quino • Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia • Cetakan: I, Oktober 2009 • Halaman: xi + 128 halaman • ISBN: 978-979-91-0213-3

Bayangkan adegan ini: seorang guru TK sedang mengajar di depan kelas, ”Mama sayang aku. Mama cinta aku.” Tiba-tiba seorang murid perempuan maju menjabat tangannya sambil berkata, ”Selamat ya, Bu! Kayaknya Ibu punya mama yang sangat baik.”

Ia lalu kembali ke tempat duduknya dan berucap lagi, ”Nah, sekarang tolong ajari kami hal-hal yang memang berguna.” Si guru terbengong-bengong dan Anda mungkin terpingkal-pingkal.

Murid perempuan berpipi gembil dan berambut ijuk itu bernama Mafalda. Ia adalah tokoh rekaan kartunis Argentina, Joaquín Salvador Lavado, yang terkenal dengan nama Quino. Sejak terbit pertama kali pada tahun 1964, komik strip Mafalda langsung merebut hati pembaca Argentina. Celetukan-celetukannya mengkritik absurditas dunia orang dewasa dan kehidupan sosial pada umumnya. Cerdas, lugu, dan menggemaskan.

Bukan cuma di Argentina, ternyata. Meski komik strip Mafalda disudahi oleh Quino pada 1973, ia masih terus dibaca dan dicetak ulang. Komik ini total terkumpul menjadi 10 jilid dan sudah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa dunia. Bahkan, Umberto Eco pun memberikan pengantar pada edisi pertama versi Italia. Tidak hanya itu, pada 1976, Perserikatan Bangsa-Bangsa memakai Mafalda sebagai ilustrasi 10 tahun Konvensi Hak-hak Anak. Lalu, dengan diterbitkannya seri ini oleh Kepustakaan Populer Gramedia mulai Oktober 2009, akankah pesona Mafalda ikut merasuki kalangan pembaca di Indonesia?

Kritik sosial

Mafalda dan kawan-kawan sepermainannya membahas dan mengomentari apa saja, mulai dari yang ringan sampai berat. Semisal, dunia sekolah, masakan sup, kelahiran, dan kematian. Bahkan sampai soal-soal perdamaian dunia, perlucutan senjata nuklir, dan kemiskinan.

Komentar-komentar Mafalda pun tak ayal juga merupakan kritik atas keadaan dalam negeri Argentina tersebut. Itu sebabnya ia bisa punya begitu banyak penggemar. Mafalda bagaikan penyambung lidah masyarakat dalam menatap karut-marut realitas sosial. Kritikus David William Foster menempatkan Mafalda secara khusus sebagai salah satu ”respons kultural terhadap tirani” (Violence in Argentine Literature, 1995, hal 11).

Perlu diingat bahwa pada masa terbitnya Mafalda (1964-1973), arah ekonomi-politik yang terbilang seragam sedang mengharu biru sebagian besar negara Amerika Latin, tak terkecuali Argentina. Represi politik oleh rezim militer seiring dengan kebijakan ekonomi neoliberal menguntungkan hanya segelintir golongan, tetapi memiskinkan rakyat banyak.

Mafalda dan rekan-rekannya adalah gambaran khas anak-anak kelas menengah yang kritis di Argentina. Di satu sisi, semangat kemanusiaan Mafalda yang sangat universal membuatnya bisa diterima pembaca dari kultur yang berbeda-beda. Kita takkan kesulitan mengerti sentilan pada halaman 4, misalnya. Susanita (atau Susan kecil) mengeluh mengapa anak-anak mesti bersekolah.

”Katanya, kehidupan adalah sekolah terbaik, terus kenapa kita mesti ke sekolah lain? Apa sih jeleknya sekolah kehidupan? Kita kan bisa belajar semuanya dari kehidupan!” Mafalda pun nyeletuk, ”Di sekolah kehidupan, pesta wisudanya selalu dirayain di pemakaman!”

Kendati demikian, di lain pihak, sebagian humor Mafalda juga bisa dibilang ”Argentina banget” sehingga susah-susah gampang sebenarnya membaca buku ini tanpa mengetahui konteksnya. Terutama untuk humor-humor yang mengandalkan kata-kata atau teks sebagai media penyampai pesan. Di sini, penerjemahan menjadi sangat vital.

Mafalda di Indonesia

Mari kita bandingkan strip dari edisi asli Mafalda 2 (Buenos Aires: 1972, strip No 347) dengan edisi Indonesia Mafalda 1 (hal 50). Di sini, ”reforma agraria” pada panel keempat akan lebih tepat dibiarkan sebagai ”reforma agraria”. Ini sudah menjadi istilah baku dalam ilmu sosial di Indonesia, ketimbang dialihkan menjadi ”reformasi pertanian” yang jauh kehilangan maknanya.

Tuntutan akan reforma agraria—program pembagian lahan beserta akses-akses sosial ekonominya bagi rakyat kebanyakan—memang selalu menggetarkan kelompok mapan di banyak negara, baik Argentina maupun Indonesia masa kini. Karena itulah, Felipe gemetaran bukan cuma karena terkejut oleh teriakan tiba-tiba Mafalda, tetapi juga oleh ”isi” teriakannya. Sesuatu yang sayangnya kurang tertangkap dalam terjemahan versi Indonesia, sebagaimana di atas. Hal yang sama juga terjadi pada halaman 116, ketika reaccionario tidak diterjemahkan menjadi ”reaksioner”, tetapi ”konvensional”.

Terlepas dari sedikit kekurangan tersebut, bukan berarti buku ini cacat penerjemahannya. Malah sebaliknya, ini termasuk buku terjemahan terbaik yang saya baca selama tahun 2009. Penerjemah dari bahasa Spanyol, Ratna Dyah Wulandari, pantas diacungi jempol atas prestasi yang tidak mudah ini karena mengalihbahasakan satu dua kalimat pendek komik strip ke dalam bahasa yang berbeda dan menjaga agar kelucuan sekaligus kedalaman maknanya tetap terasa.

Dalam pengantarnya, Kepustakaan Populer Gramedia menyatakan akan menerbitkan lima jilid Mafalda berturutan tiap bulan sembari melihat sambutan pembaca. Bila Mafalda bisa diterima baik oleh pembaca Indonesia, penerbitannya akan berlanjut sampai jilid ke-10. Saya kira, laris atau tidak, Mafalda harus tetap diterbitkan lengkap. Mengapa? Saya teringat strip berikut ini dari Mafalda 10 (Buenos Aires: 1974, strip No 1822).

Sosok pengusaha kaya pada panel pertama dan kedua strip kurang lebih berkata demikian: ”Mengubah dunia? Hah! Dasar anak-anak! Aku juga waktu muda berpikir seperti itu, tapi sekarang lihat....”

Menyaksikan itu, Mafalda tercenung, lalu mengabarkan kepada teman-temannya, ”Gawat, kawan-kawan! Ternyata bila kita tidak buru-buru mengubah dunia, maka dunialah yang nanti akan mengubah kita!”

Orang boleh bilang mengubah dunia adalah impian anak-anak, tetapi generasi pembawa perubahan itu sebagian adalah mereka yang besar dengan membaca Mafalda. Ini terjadi ketika pada akhirnya rezim kediktatoran militer di Argentina usai dan demokrasi ditumbuhkembangkan. Jelas, nalar kritis anak-anak macam Mafalda bukan omong kosong belaka. Argentina, juga Indonesia masa kini, sungguh membutuhkannya.

*Ronny Agustinus Pemerhati Sastra Iberia dan Amerika Latin
Sumber: Kompas, 20 Desember 2009




Pra  (vlatonovic) | 1162 comments Membongkar Gerakan Wahhabi


Judul Buku: Seri Gerakan Wahhabi

Penulis: Nur Khalik Ridwan

Penerbit : Tanah Air, Jogjakarta

Cetakan : Pertama, November 2009




KECURIGAAN banyak orang terhadap ideologi wahhabi yang diduga menjadi induk semang atas tindak kekerasan atau teror atas nama agama di belahan dunia mendapat perhatian sejumlah kalangan, baik dari agamawan, aktivis sosial, dan bahkan pengamat politik. Gerakan wahhabi sebenarnya merupakan langgam lawas, tetapi pemunculannya selalu aktual, karena dikait-kaitkan dengan setiap tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Tragedi 11 September 2001 yang meluluhlantahkan WTC, gedung kebanggaan negeri Paman Sam, sepertinya menjadi ''perantara positif'' sekaligus ''hikmah''. Pascaperistiwa September kelabu itu, sejumlah analisis kritis membuka tirai ideologi wahhabi yang ternyata mempunyai andil dalam mendoktrinisasi kelompok Islam tertentu yang secara sosiologis dikategorikan ''keras'' dan ''ekstrem''.

Pertanyaannya, bagaimana menguji kebenaran asumsi dan stereotip negatif itu? Buku ini selain memberikan informasi penting tentang seluk-beluk yang menyangkut gerakan wahhabi, juga menyediakan ruang dialektika-kritis bagi pembacanya -bagaimana mestinya kita menyikapi gerakan yang mewabah bernama wahhabi itu.

Nur Khalik Ridwan, penulisnya, terlihat sangat bersemangat dan berapi-api mengeksplorasi bahasan tema dalam buku yang dirangkai dalam tiga seri ini. Sebab, jika dilihat dari aspek kapabilitas intelektualnya, Nur Khalik Ridwan dikenal sebagai sosok muda yang sangat produktif melahirkan karya bergenre kritis, terutama dalam bidang pemikiran keagamaan. Itu sebabnya, tidak heran, Kang Khalik -sapaan akrabnya- oleh sebuah majalah terkemuka di tanah air pernah dinobatkan sebagai salah seorang sosok penggiat revolusi kaum muda.

Buku ini adalah satu-satunya karya (setidaknya di Indonesia) yang berhasil merekam dan memotret keberadaan gerakan wahhabi secara kritis dan komprehensif. Pada buku pertama, diterangkan aspek historisitas, doktrin, dan penamaan istilah ''wahhabi'', yang dinisbatkan pada pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Dua kritikus legendaris atas wahhabi, Syaikh Sulaiman bin Abdul Wahhab al-Hanbali dan Syaikh Ahmad Zaini Dahlan as-Safi'i, juga tak luput dari perhatian Nur Khalik Ridwan yang ditampilkan secara dramatis. Buku pertama ini diberi judul Doktrin Wahhabi dan Benih-Benih Radikalisme Islam.

Menurut Nur Khalik Ridwan, penulisan buku ini dilandasi beberapa faktor penting, yaitu adanya pengaruh wahhabisme yang begitu besar terhadap banyak gerakan Islam dan radikalisasi-radikalisasi lain berbasis agama; belum ada kajian di Indonesia yang secara khusus membahas wahhabi dari akar sejarah hingga soal bagaimana posisinya di negara Arab; terjadinya tren pergeseran dan penolakan wahhabisme justru di kalangan ormas yang dulu terpengaruh ide-ide wahhabi; semakin gencarnya transnasionalisasi ide-ide wahhabi dan ekspansi yang bertubi-tubi, hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia; dan menjamurnya web blog yang dikuasai para wahhabi untuk menyebarkan wacana, ideologi, dan gerakannya (Jld I, hlm 3-10).

Buku kedua, yang bertitel Perselingkuhan Wahhabi dalam Agama, Bisnis, dan Kekuasaan, memuat analisis tajam persoalan relasi gerakan wahhabi dengan kekuasaan -dalam hal ini Kerajaan Arab Saudi. Hamid Algar menulis komentar menarik dalam Wahhabism: A Critical Essay (2002), yang sayangnya, tidak dirujuk oleh Nur Khalik. Menurut Algar, dalam sejarah pemikiran Islam yang berlangsung lama dan sangat kaya, wahhabisme tidak menempati posisi yang memiliki arti penting. Gerakan wahhabi bernasib baik karena muncul di Semenanjung Arab (Najad, sebuah tempat yang relatif jauh dari semenanjung itu) dan karena itu dekat dengan Haramayn, yang secara geografis merupakan jantung dunia muslim.

Keluarga Saudi, yang menjadi patron gerakan wahhabi, sangat mujur ketika pada abad ke-20 memperoleh kekayaan minyak luar biasa, yang sebagiannya telah digunakan untuk menyebarluaskan paham wahhabisme di dunia Islam dan wilayah-wilayah lain. Jika kedua faktor itu tidak ada, wahhabisme mungkin hanya akan tercatat dalam sejarah sebagai gerakan sektarian yang marginal dan berumur pendek.

Pada buku ketiga, Membedah Ideologi Kekerasan Wahhabi, Nur Khalik mencurahkan tenaga dan pikiran untuk melakukan kajian kritis terhadap ajaran atau doktrin, serta cara berpikir wahhabi yang sangat eksklusif dan menekankan absolutisme. Nur Khalik mencatat, di ranah ini tidak jarang mereka (kelompok wahhabi) mengafirkan umat Islam di luar kelompoknya, seperti tuduhan takfir (pengafiran) kepada umat Islam salaf dan khalaf yang ber-tawassul dengan para nabi, sahabat, tabi'in, dan wali-wali Allah yang saleh (Jld III, hlm 129). Ini sekaligus menjadi salah satu ciri seseorang sebagai anggota kelompok wahhabi.

Karena itu, ajaran dan doktrin-doktrin wahhabi sungguh bertentangan dengan keyakinan mayoritas muslim dunia (Sunni). Memang, sejak awal, para ulama Sunni telah mengamati bahwa kelompok wahhabi tidak termasuk bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Hal itu karena hampir seluruh praktik, tradisi, dan kepercayaan yang dikecam Muhammad bin Abdul Wahhab secara historis telah merupakan bagian integral Islam Sunni, yang dipelihara dalam berbagai literatur yang sangat kaya dan diterima mayoritas kaum muslim.

Di buku ketiga ini, diskusi tentang bagaimana gerakan wahhabi bergerilya ke wilayah-wilayah Islam, termasuk di Indonesia, terasa semakin lengkap dan menemukan pijakan relevansi dengan kenegaraan kita. Namun, Nur Khalik belum tuntas menganalisisnya. Sebab, menurut pengakuannya, dia masih dalam proses mengimajinasikan, dan direncanakan disusun menjadi buku tersendiri di lain waktu.

Yang pasti, inilah buku ''babon'' (induk) yang secara khusus membongkar gerakan wahhabi beserta peran dan implikasi politisnya. Selamat membaca. (*)


*) Ali Usman, magister agama dan filsafat UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta



Sumber : Jawa Pos, Minggu, 18 April 2010


Pra  (vlatonovic) | 1162 comments Bali Utara Membara


Judul Buku: Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara

Penulis: Ngurah Suryawan

Penerbit: Prenada Media Group

Cetakan: Pertama, Februari 2010

Tebal : xxx dan 458 halaman


NGURAH Suryawan menekuni sejarah sosial, politik, dan kebudayaan. Tesis S-2 yang diajukan ke Program Kajian Budaya Universitas Udayana menghasilkan buku ini. Buku ini terasa unik karena diperkuat dukungan dua tokoh Buleleng, Bali Utara, yakni Ida Bhagawan Dwija dari Geriya Taman Sari, Lingga, Singaraja, Buleleng, dan Dr I Gede Made Metere, rektor Universitas Panji Sakti, Singaraja, Buleleng. Masalah yang dikupas memang mengenai genealogi kekerasan di Buleleng, Bali Utara.

Ida Bhagawan Dwija mengingatkan umat tentang ajaran Mpu Kuturan yang membawa ajaran Hindu dan menulis lontar Pakem Gama Tirtha yang menjadi Upanishad kali pertama yang dianut penduduk Bali. Agama itu disebut agama Titha dengan prinsip pentingnya Trihitakarana: tiga hal yang mengakibatkan kebaikan/kebahagiaan. Orang Bali menjadi brutal karena tidak lagi setia pada prinsip itu.

Dr I Gede Made Metera sebaliknya menguraikan teori mengenai genealogi kekerasan dan pergolakan subaltern (kaum yang terpinggirkan) yang dapat kita pakai sebagai petunjuk memahami topik di dalam buku ini.

Buku ini diawali bab khusus mengenai berbagai teori, mulai teori poskolonial, studi tentang subaltern, teori spiral kekerasan Dom Helder Camara, teori kekerasan struktural dan kultural Johan Galtung, teori kekerasan negara dan kekuasaan, kekerasan kolektif, terori subjektivisme kekerasan, teori kuasa Michel Foucault, teori hegemoni Antonia Gramsci, hingga teori habitus dan kekerasan simbolik Pierre Bourdieu. Kebanyakan infomasi mengenai teori-teori itu diperoleh dari tangan kedua, berupa hasil penelitian dan buku kajian.

Wawancara intensif dengan keluarga korban kekerasan, sejarah kekerasan yang terjadi di Bali Utara sejak 1965, masih dilanjutkan pada 1971 saat penggolkaran Buleleng yang dikenal sebagai ''dibulelengkan'', sampai peristiwa kekerasan lain. Ngurah Suryawan juga menemukan bahwa kekerasan bagi kaum terpinggirkan tersebut terjadi sejak zaman raja-raja. Sebagai contoh sederhana dia kemukakan mengenai anak kembar lelaki-perempuan. Untuk keluarga raja atau berkasta, kembar yang disebut kembar buncing itu diperkenankan. Tetapi, bila peristiwa yang sama terjadi pada kaum sudra, mereka dikucilkan dari desa dan harus tidur di tanah kuburan selama waktu tertentu. Raja dan kaum berkasta boleh punya anak kembar buncing, tetapi orang kebanyakan bila mengalami hal yang sama harus dihukum karena dianggap menyaingi raja.

Contoh lain adalah Puputan (kecuali Puputan Margarana tentunya). Raja melakukan perang habis-habisan dengan mengajak semua orang mati. Dalam kasus Puputan Margarana, yang dibela bukan raja, tetapi tanah air. Puputan di Desa Margarana Tabanan dilakukan para pejuang Bali pimpinan Gusti Ngurah Rai demi kehormatan tanah air Indonesia.

Ulasan mendetail mengenai kekerasan di Bali Utara diutarakan dengan sangat baik oleh Ngurah Suryawan dengan pelukisan yang jelas dialog korban kekerasan 1965 dan kekerasan-kekerasan lain, diikuti teori yang dipakai untuk membahasnya. Demi kehati-hatian, Ngurah Suryawan mengutip berbagai pendapat para ahli mengenai kekerasan di Petandakan dan wilayah-wilayah lain di Bali Utara, mulai masa 1965 sampai saat massa Megawati membakar sejumlah bangunan di Singaraja dan Denpasar serta menebang pohon lantaran Megawati kalah dalam pemungutan suara pemilihan presiden. Tampaknya Akbar Tandjung -saat itu ketua Golkar- segera tanggap dan mundur dari pencalonan sehingga Mega bisa terpilih menjadi wakil presiden.

Justru karena kehatian-hatiannya dengan mengutip pendapat para ahli yang berbeda mengenai peristiwa kerusuhan sama, terasa pengulangan-pengulangan yang membosankan. Andaikata Ngurah Suryawan berani mengedit tesisnya untuk dibaca publik umum dan mencarikannya untuk pembaca, pastilah buku ini lebih menarik dan tidak perlu tebal. Namun, upaya peneliti muda ini perlu dipuji. Semoga desertasinya nanti dalam versi bacaan umum bisa pula memperkaya pengalaman kita. Semoga. (*)


*) Sunaryono Basuki Ks ., pencinta buku tinggal di Singaraja


Sumber: Jawa Pos Minggu, 18 April 2010


Pra  (vlatonovic) | 1162 comments Sketsa Permukiman Tionghoa

Judul buku: Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota
Penulis: Pratiwo
Penerbit: Ombak, Jogjakarta
Cetakan: Pertama, 2010
Tebal: xxiii+311 halaman


SETIAP kali saya tuntas menyimak buku berbobot seputar Tionghoa, selalu saja tebersit kesan keterlambatan di benak. Termasuk, ketika menyimak 311 halaman buku ini. Ya, buku hasil disertasi Pratiwo berjudul Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota ini paling tepat dihadirkan seketika setelah ditulis pada 1996 -ua tahun menjelang huru-hara 1998. Mengapa demikian? Sekali lagi, bagi kita yang mau membaca tuntas buku ini, akan terasa betapa rentetan sejarah diskriminasi politik terhadap etnis Tionghoa merupakan kekerdilan yang menggadaikan budaya dan peradaban leluhur -yang bahkan sejak abad XIV, menurut N.J. Krom, orang Tionghoa pun sudah memiliki permukiman di Pulau Jawa.

Pratiwo membuktikan kebenaran premis itu dengan kerja tekun ''menyusuri'' gang-gang dan arsitektur seratus lebih rumah Tionghoa di Semarang dan Lasem. Di negeri ini, fokus kajian arsitektur tradisional Tionghoa memang amat jarang diseriusi sekaligus melulu diimpit literatur ketionghoaan berbahasa Indonesia dari disiplin ilmu sosial-humaniora. Tak ayal, melalui puluhan sketsa hasil coretan tangan Pratiwo sendiri, menyimak buku ini seolah merupakan cara lain menikmati buku. Apalagi, meskipun berbahasa Inggris saat diajukan sebagai penelitian doktoral di RWTH Achen, Jerman, dengan judul The Transformation of Traditional Chinese Architecture, terjemahan Pratiwo ini enak dibaca dan mengalir.

Di ranah akademik, Pratiwo merupakan sosok dengan level kepakaran dan kecintaan tinggi terhadap arsitektur Tionghoa. Sebelum menggarap disertasi ini, dia merampungkan studi post-graduate di Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, dengan mengusung tesis berjudul The Architecture of Lasem: A Typho-Morphological Approach for Redifining the Architecture of Lasem (1990). Beberapa tulisan di jurnal internasional dan penelitian-penelitiannya pun masih mengupas tema serupa, arsitektur Tionghoa, khususnya di Lasem. Bahkan, di akhir sebuah artikelnya yang bertajuk Menggugat Jalan Lewat Arsitektur Pembebasan, dia membubuhkan anotasi kecil begini: ''Dari Saya, yang Mencintai Lasem''.

Sulit disanggah, Lasem memang unik hingga seolah tak terceraikan dari arsitektur Tionghoa. Meminjam penuturan Prof Dr Ing L.M.F. Purwanto di pengantar buku (hlm xxii), ''Kalau membicarakan arsitektur Tionghoa di Indonesia, akan selalu teringat Lasem serta apabila menceritakan Lasem pasti yang terbayang adalah arsitektur Tionghoa yang kental dan khas.'' Tak salah belakangan sejarawan ingin memasukkan Lasem sebagai kota cagar budaya. Dan, ketika buku ini menyasar Lasem (dan Semarang) sebagai subjek analisis, sungguh kita mesti melayangkan apresiasi serta berkata bahwa ini kajian yang ''persis di lubuk jantung''.

Nah, baik di Lasem maupun Semarang, ilmu tata letak bangunan dan permukiman -biasa disebut hongshui- bersandar pada ide dasar kosmologi Tiongkok. ''Permukiman yang paling ideal, menurut hongshui, adalah dilatarbelakangi pegunungan atau perbukitan dan menghadap ke sungai atau laut,'' tulis Pratiwo. ''Jika dihubungkan dengan simbol binatang kosmologis; sungai yang di depan rumah adalah burung merak merah yang membawa kemakmuran, di belakang rumah adalah kura-kura hitam, di sebelah kanan duduk macan putih yang membawa sial, dan di sebelah kiri adalah sang naga biru yang juga membawa keberuntungan,'' urainya. Kosmologi ini dipercaya dapat menangkap ''Qi'' atau napas hidup.

Gambar di sampul depan buku ini merupakan contoh sketsa permukiman yang menarasikan (problematika) penerapan ide kosmologi tersebut. Sketsa itu melukiskan bagian belakang rumah di Jalan Petudungan, Semarang, pada 1991. Permukiman Tionghoa (pecinan) di Jalan Petudungan sebenarnya merupakan pindahan dari pecinan pertama di Semarang yang terletak di Simongan. Pada 1841, politik wijkenstelsel -pemisahan permukiman berdasarkan etnisitas- oleh Hindia Belanda-lah yang memaksa kaum Tionghoa berpindah ke kawasan tersebut. Rumah-rumah pun tak lagi diposisikan menghadap sungai, tapi membelakanginya.

Selain itu, sketsa permukiman Tionghoa yang membelakangi Sungai Semarang tersebut membentangkan sejarah tergadainya arsitektur tradisional Tionghoa. Pada 1980-an, sebagai politik penanganan banjir, pejabat kota madya bermaksud ''menormalisasi'' sungai, yakni melalui pelebaran, pengerukan, dan pembuatan sepasang jalan inspeksi di sepanjang sungai. Hasilnya, proyek itu memotong beberapa meter setiap 24 rumah Tionghoa di Jalan Petudungan dan Gang Warung. Rumah kuno yang seharusnya dikonversi malah dipotong. Kini, kalau Anda menyusuri Sungai Semarang; airnya tetap tak mengalir, jalan di kedua sisinya justru menjadi slum area, dan saban tahun banjir di kota itu tetap tak teratasi.

Tak berhenti sampai di situ, pada pertengahan 1980-an, gubernur Jawa Tengah mengeluarkan peraturan tentang pemakaian atap tradisional Jawa (baca: joglo) di setiap bangunan baru. Dia melarang pemakaian ornamen-ornamen Barat maupun Tionghoa, tanpa peduli itu di daerah pecinan dan pemiliknya seorang Tionghoa. Salah satu dampaknya, arsitektur rumah toko Tionghoa -yang merupakan ciri umum rumah-rumah di jalan utama di kota kabupaten- dipandang kumuh sehingga harus diruntuhkan dan diganti dengan arsitektur beton.

Menurut kesimpulan Pratiwo, sederet realitas itu amat kontradiktif tatkala dihadapkan pada sejarah transformasi permukiman dan rumah-rumah Tionghoa pada masa-masa sebelumnya yang menuruti akulturasi dengan karakter ekspresi seni yang tinggi.

Buku ini serius tapi menghibur. Ya, menghibur dahaga baca kita atas pustaka mengenai arsitektur Tionghoa dan perkembangan kota dengan penelitian akademik yang mendalam. Sebab, selama ini memang belum pernah ada. Menghibur yang berarti meletakkan beban lanjutan, ''Bagaimana andai subjek analisis diputaralihkan ke kawasan lain di sepanjang Semenanjung Muria, seperti Bunyaran, Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, Welahan, Jepara, atau Tayu?'' Dengan maksud sebagai tambahan data, informasi pendeknya memang disediakan Pratiwo di bab terakhir. Tapi, itu saja belumlah cukup. Benar saja, sembilan area kaji dalam sembilan belas halaman (hlm 261-279)? Tidak!

Dengan kata lain, ketika Pratiwo menyusunnya berjejalan di hanya satu bab, tidakkah hal itu ungkapan lain buat periset-periset selanjutnya guna memperkaya dan menuntaskan kajian, setidaknya dalam fokus bahasan arsitektural yang serupa? Di titik itukah kini kita ditantang? (*)


*) M. Lubabun Ni'am Asshibbamal S. , peminat sejarah, bergiat di Komunitas Kembang Merak, Jogjakarta


Sumber: Jawa Pos, Minggu, 11 April 2010


message 8: by e.c.h.a, Moderator GRI 2014 (new)

e.c.h.a (rezecha) | 1983 comments Mod
Kira-kira buku-nya ada gambar-gambar behind the scene gk ya..mau ngliping....

Oh fedi nuril *love* <<< padahal karena my boss, makanya mesti ngliping hahahaha


Truly (uyi_adi) | 1662 comments Ya ampun Echa, masih kurang puas yang kemarin *geleng2*


ijul (yuliyono) (ijul) | 1183 comments Amang wrote: "Dapat resensi/review buku dari koran/majalah/jurnal? Sok atuh, disharing di topik ini."

mas Amang, klo majalah/koran-nya online boleh tak? kali aja nemu, kan tinggal copas *wink2*


message 11: by Δx Δp ≥ ½ ħ (last edited Aug 29, 2010 11:35PM) (new)

 Δx Δp ≥ ½ ħ  (tivarepusoinegnimunamuhsunegiuq) | 2889 comments Tan Malaka: Antara Heroik dan Klenik

Peserta Obrolan Pembaca Media Indonesia menyelisik jejak Tan Malaka pada
kisah fiksi "Pacar Merah Indonesia 2"

Media Indonesia Rubrik "Jendela Buku" edisi Sabtu (28/8/2010)

Pada 17 Agustus 2010, pembaca Media Indonesia berkumpul untuk mendiskusikan buku Pacar Merah Indonesia (PMI) 2. Kami membahas buku ini lantaran penasaran dengan sosok Tan Malaka, bapak republik yang terlupakan dalam kisah fiksi.

Sekitar 1938, dengan julukan Patjar Merah Indonesia, Tan Malaka dijadikan sebagai tokoh utama sejumlah roman picisan yang terbit di Medan. Roman-roman tersebut mengisahkan petualangan Patjar Merah, seorang aktivis politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga kerap menjadi buruan polisi rahasia internasional. Salah satu roman Patjar Merah yang terkenal saat itu adalah karangan Matu Mona, berjudul Spionnage-Dienst (Patjar Merah Indonesia).

Buku yang kami bahas berjudul asli Rol Patjar Merah Indonesia Cs, diterbitkan Beranda Publishing tahun 2010. Berikut adalah catatan Obrolan Pembaca Media Indonesia mengenai buku tersebut. Catatan lengkap mengenai diskusi ini dapat Anda akses di www.mediaindonesia.com mulai September 2010.

(Christine Franciska)
_______________________________________________________________

SIAPA Tan Malaka? Bagi sebagian orang yang banyak membaca tu-lisan tentangnya, Tan Malaka merupakan pemikir hebat yang tidak terkenal seperti Soekarno. Peran Tan Malaka ada di balik layar. Sosoknya misterius. Ia bapak republik yang dilupakan, apalagi namanya tidak pernah tertulis sebagai pahlawan dalam buku-buku sejarah era Orde Baru.

Namun, dalam buku fiksi Pacar Merah Indonesia (PMI)2, sosok Tan Malaka justru terasa heroik dan berani muncul ke permukaan. Pada Obrolan Pembaca Media Indonesia, Selasa (17/8), citra itulah yang dipertanyakan kembali.

“Penggambaran (Tan Malaka dalam PMI 2) jauh berbeda dengan pemikiran Tan Malaka dalam Madilog dan buku-buku Tan Malaka lain, terutama di Dari Penjara ke Penjara. Di sini, dia digambarkan sangat heroik, leading banget. Kalau baca Dari Penjara ke Penjara misalnya, dia digambarkan sebagai orang bersembunyi, kalau bisa enggak muncul di publik,” ujar Lita Soerjadinata, salah satu peserta Obrolan Pembaca, di ruang baca kantor Media Indonesia.

Peserta lain, Aldo Zirsov menganggap citra Tan Malaka dalam PMI hanyalah imajinasi Matu Mona, sang pengarang. Saya melihat bahwa si pengarang ingin membuat sebuah cerita fiksi yang ditempeli se jarah. Matu Mona mencoba menggambarkan sendiri Tan Malaka dalam versinya. Jadi dia sebelumnya memang sudah punya ide cerita dan supaya la ku, dia memasukkan unsur Tan Malaka. Lainnya ya ‘suka-suka gue’. Karena jangankan dia, banyak orang di Indonesia dan bahkan orang-orang pergerakan saat itu pun tidak banyak yang tahu tentang Tan Malaka.”

Matu Mona sendiri saat itu juga disebutkan memiliki informasi yang minim tentang Tan Malaka. Disebutkan Matu Mona hanya pernah bertemu dengan Tan Malaka selama 15 menit di Singapura. Kemudian catatan perjalanan Tan Malaka, biasa dia dapat dari surat-surat Tan Malaka yang di kirimkan ke pemimpin redaksinya.

Bagi Nanto Sriyanto, konteks pencitraan ini mirip dengan tokoh Minke dari Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Selama dikisahkan dalam bentuk fi ksi, imajinasi penulis pasti masuk dan mempengaruhi cerita. “Kalau orang bertanya siapa Minke? Ya, Minke adalah Minke. Bukan Tirto Adi Suwiryo. Minke ialah imajinasi Pram. Bahkan ada diri Pram dalam diri Minke,” ujar peneliti politik yang bekerja di LIPI itu.

Ganjalan
Terlepas dari konteks pencitraan Tan Malaka yang bertolak belakang, Suzan Oktaria mengaku cukup menikmati novel sejarah ini. Penggambaran la tar dan kisah perjalanan Tan Malaka ke negara-negara dunia digambarkan dengan detail.

“Untuk ukuran zaman itu, dua jempol untuk Matu Mona. Dia bisa menceritakan dengan baik dan tulisan seperti ini memang dibutuhkan orang-orang yang saat itu merindukan kemerdekaan. Saya juga cukup menikmati peran Tan Malaka sebagai seorang leader dalam cerita ini,” kata perempuan 28 tahun yang datang dari Palembang itu.

Beberapa peserta diskusi juga punya pendapat senada. Matu Mona dianggap memiliki imajinasi dan kemampuan bercerita yang bagus.

“Khayalan Matu Mona ini luar biasa,” ujar Aldo.

Namun, di antara gaya penuturan yang menarik itu, ada juga hal yang mengganggu. Misalnya datang dari penggalan babak PMI 2 yang mengisahkan unsur gaib atau klenik. Peserta Obrolan Pembaca menganggap penggalan kisah itu sebagai hal yang merusak alur. Karena penggambaran itu mereka rasakan bertentangan dengan jalan pemikiran Tan Malaka yang logis.

“Menurut saya Matu Mona ya mengada-ada saja(untuk urusan klenik). Saya terkejut waktu membacanya. Karena kalau bagian ini dihilangkan pun, tidak mengganggu jalan cerita. Dugaan saya, mungkin orang Indonesia pada zaman itu memang membutuhkan sesuatu yang ajaib, merindukan kemerdekaan yang langsung ajaib,” jelas Suzan.

Namun, bagi Nanto, urusan klenik haruslah dipaham dalam konteks sejarah. Juga harus dikritisi apakah pemba caan mitos harus selalu klenik Toh, menurutnya, antropolog David Strauss bisa menjelaskan sebuah mitos dengan kerangka logika biner. “Bahwa ternyata mitos bisa dijelaskan dengan cara berpikir logika.”

Istilah ‘Negara Palestina’ yang muncul dalam akhir cerita terasa mengganjal. “Matu Mona ini posisinya di mana? Kok bisa di zaman itu memunculkan istilah Palestina. Bisa juga ini editornya yang menambahkan. Ada cerita di bagian belakang yang tidak lengkap lalu dilengkapi isu Palestina ini. Padahal pada 1930-an Palestina belum ada ,” ujar Lita.

Theresia Meidina menambahkan, “Saya juga tertarik ingin tahu kenapa Tan Malaka yang dekat dengan komunis kok jadi religius begitu di
bagian akhir, jadi membela perjuangan Islam.”

Gaya bahasa
Gaya bahasa juga menjadi bahasan tersendiri. Ejaan dan kosakata lama dianggap agak mengganggu, sekaligus mengajak 'berwisata' ke masa lalu. “Sebetulnya menarik karena bahasa yang digunakankan zaman dulu. Jadi kadang memang harus buka kamus lagi. Untuk menjelaskan satu hal, kalimatnya juga panjang sekali. Kadang jadi bertanya-tanya, ini orang sebenarnya mau ngomong apa,” ujar Lita.

Peserta lain, Alisyah Jaya Samosir, juga menambahkan, catatan kaki ditampilkan terkesan tanggung. Memang ada beberapa kalimat asing yang disertakan artinya dalam catatan kaki. Namun, beberapa kata asing tidak memiliki catatan kaki. “Saya jadi menerka-nerka artinya,” ujar Ali.

Lainnya, Aldo, mengkritik masalah penempatan gambar yang dianggap tak ada fungsinya. Juga tentang gaya bahasa yang menurutnya terasa diedit dengan tanggung. “Kalau memang mau diubah ke bahasa sekarang, kenapa enggak diubah sekalian bagus saja. Pakai bahasa anak sekarang sehingga bisa mendekati anak muda. Sekalian footnote-nya dibuat llebih lengkap atau munculkan glossary,” ujar Aldo.

Bagi orang yang belum mengenal sosok Tan Malaka, PMI 2 agaknya bisa menjadi jembatan untuk membuka rasa penasaran. Theresia misalnya. Walau tidak bersinergi dengan sejarah, buku ini membuat Theresia lebih penasaran tentang sejarah Indonesia. Alisyah juga punya pendapat senada. “Di sini ditulis bawa PMI ini buku edisi dua. Jadi penasaran buku pertamanya seperti apa. Juga penasaran Matu Mona. Orangnya seperti apa ya.”(M-4)

miweekend
@mediaindonesia.com


hehehe... maab baru aplot. kebiasaan saia, kalo baca koran selisih satu hari :D

foto-foto + kutipan, ntar saia aplotkan. Heuheu.. banyak artis dadakan yg terkenal. Selamat! traktiran! *nah, lho? [image error]


message 12: by Δx Δp ≥ ½ ħ (last edited Aug 29, 2010 11:59PM) (new)

 Δx Δp ≥ ½ ħ  (tivarepusoinegnimunamuhsunegiuq) | 2889 comments Nih buad yg pengen gambarnya: [image error]

description


message 13: by Δx Δp ≥ ½ ħ (last edited Aug 30, 2010 12:03AM) (new)

 Δx Δp ≥ ½ ħ  (tivarepusoinegnimunamuhsunegiuq) | 2889 comments description

PS: yang mau korannya buat arsip dalam bentuk digital, silakan cantumkan alamat imel. buat kenang-kenangan :P


nat | 353 comments fotonya Qui yg mana ya ? hi..hi..


 Δx Δp ≥ ½ ħ  (tivarepusoinegnimunamuhsunegiuq) | 2889 comments heee. saia mah gak ada Mbak, gak ikutan :D


nat | 353 comments yaaaahhhh.. penonton kecewa :P


message 17: by nanto (last edited Mar 29, 2011 10:21AM) (new)

nanto (nantosriyanto) | 716 comments Becoming Dutch, staying Indo

Review: Van Leeuwen’s book considers the struggles and ironies surrounding Indies heritage in Holland, as the outcome of an absurd colonial history

Ben Anderson

Some years ago, when I read Lizzy’s masterpiece, Lost in Mall: An Ethnography of Middle-Class Jakarta in the 1990s, I found myself laughing over and over again – a delicious pleasure that I had never experienced while reading any of the classic academic books about Indonesia. In them you could find moralising, anger, earnestness, melancholy, cynicism, pedantry, secular missionising, sometimes a dash here and there of irony, but practically never the laughter that best distinguishes us from our animal cousins. Lizzy had had the originality to undertake anthropological fieldwork among the new rich of Jakarta, and the fortitude to endure one year of moral, political and cultural nothingness in one of the quasi-gated communities in which such people lived during the final years of Suharto’s tyranny. The book reaches its climax in the first days of the rioting that led to Suharto’s fall. We are shown a youngish middle-aged wife and mother, facing an existential conundrum. Her dilettante husband has gone off to take photos, and has shut down his cell-phone. Her brutish teenage son is incommunicado in some favourite mall, and the maid has taken the day off. Left alone with the family’s three Mercedes Benz, she thinks of driving one off to a ‘safe’ spot near the city limits, but is paralysed by the fancy that while she is gone, the other two could fall into the hands of the menacing unwashed. Lizzy’s perfect eye and ear for black social comedy makes one laugh, but one also feels her quiet sympathy for the wretched woman. This combination of comedy, melancholy, human warmth and sharp-eyed, unillusioned social observation is Lizzy’s forte.

Her latest book, Ons Indisch Erfgoed: Zestig Jaar Strijd om Cultuur en Identiteit (Our Indies Heritage: Sixty Years of Struggle for Culture and Identity), is another triumph in much the same manner. It analyses the first great post-colonial migration of ‘ex-colonials’ to an imperial step-motherland in Atlantic Europe, and the politico-cultural consequences over the next 60 years. The waves started in 1946 when largely totok or ‘pure Dutch’ bureaucrats, businessmen and soldiers, savagely interned by the occupying Japanese, were repatriated to Holland with their families. After four years of brutal warfare, the Netherlands was forced to transfer legal sovereignty to the Federal Republic of Indonesia. Many Indos, especially those with ‘Dutch’ legal status, who had fought with the Dutch against Indonesian nationalists, imagined the writing on the wall, and started to migrate to the Netherlands, though some went on to warmer (in every sense of the word) climates in California, Australia and Brazil. Late in 1957, in reprisal for The Hague’s stubborn refusal to negotiate West Papua’s joining the infant Republic, Sukarno ordered the nationalisation of all Dutch enterprises in Indonesia, and the expulsion of all those with Dutch nationality.

Who were the traumatised migrants from Indonesia between 1946 and, say, 1965 (‘integration’ of West Papua into Indonesia in 1963 and Sukarno’s effective fall in late 1965)? The two most important groups were ‘pure Dutch’ and Indos. The former included many with long careers behind them in the Indies, many children born and raised there, as well as a minority of families with local roots several generations back. In political terms, they could be easily assimilated into a Dutch society that was still fairly homogeneous. But, with a few exceptions, they would never, in Holland, have the kind of power and prestige (let alone armies of male and female servants) they had once enjoyed and taken for granted in the Indies. The Indo-Europeans were another matter.

Amazingly, from almost the start, Dutch colonial law never acknowledged a status like, for example, the Mmétis in the French colonies or the Anglo-Indians of the Raj. If a ‘European’ acknowledged a child by an ‘Asian’ woman, the little one became Dutch, despite, maybe, a brown skin and beautiful eyes. If he did not – and this was much more common – the child would become a native (inlander) even if s/he had blue eyes and a fair skin. ‘Indos’ never appeared as a statistical category in colonial censuses, but it is probable that they made up three quarters of the 250,000 ‘Europeans’ recorded by the census of 1930. No one has any idea how many inlander Indos there were.

Until 1870 or so, when the colony was still closed to immigration, the ‘European’ Indos did rather well, but once the doors were broken open by Free Trade, whole families could seek their fortunes in the Indies, and thus the economic, political and social position of the Indos steadily declined. Meanwhile the opening of good schools for Indonesians created a growing rivalry in the job-market between Indos and natives. The memoir of journalist Kwee Thiam Tjing, the wittiest satirist of the colonial era, who used the mock-terrifying pen name ‘Tjamboek Berdoeri’ (Whip Laced with Thorns), describes hilariously his relationship – in jail – with a young Indo thief. The boy was taken to court in an automobile, while TB, charged with offences against the press laws, had to walk the same route in chains. The boy had a comfortable mattress, a mosquito net, a personal native servant and large European meals, while TB had none of these privileges. The end of the anecdote has the little thief saying he couldn’t bear the European food, and could he exchange what he was given for the simple native food supplied to TB?

The traumatisation of the Indos differed fundamentally from that of the totoks. During World War II, the totoks were all, step by step, put in prison camps. Indo women and children escaped this fate, on the whole, but adult males (except the old), especially soldiers from KNIL, the colonial military, were frequently interned. Curiously enough, the Japanese, thinking racially like the Dutch, but in their own manner, decided that anyone with ‘Asian’ blood was all right. Indo kids could be raised as good members of the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. TB laughingly describes a very European-looking Indo family in his neighbourhood taking photos of themselves standing around and behind their elderly Javanese gardener – who was captioned, for Japanese eyes, as ‘Beloved Grandpa’. They suffered, like everyone else, under Japanese rule, but not nearly as terribly as the hundred of thousands of ‘natives’ recruited for forced labour, most of whom died from starvation and disease.

The big shock came with the unexpected onset of the Revolution. After Hitler’s suicide on the last day of April 1945, Japan’s defeat was generally seen as inevitable, though most believed many months of fighting lay ahead. The Big Allies – the UK and the US – would eventually disarm the Japanese, and help the Dutch quickly to restore colonial rule. But the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki, the simultaneous Soviet declaration of war on Japan and invasion of Manchuria, and the abrupt unconditional surrender announced by Hirohito on 15 August, turned American eyes towards the fastest possible occupation of Japan. The British, mainly concerned with re-establishing their power in Malaya, Singapore and Burma, had no interest in the Indies, beyond rescuing the wretched people in the Japanese internment camps.

In the mind of the British military leaders, now serving under Attlee’s Labour government, and very uncertain whether their mostly Indian troops would obey orders against the colonised Indonesians, practical negotiations with the shaky new Republican government were unavoidable. Holland at that time, only just liberated from Nazism, had neither the military power nor the economic resources immediately to restore colonial rule on their own account. Hence the appearance in the last four months of 1945 of a power vacuum, the so-called Bersiap period, which produced ‘social revolutions’ in Atjeh, North Sumatra, Banten, the Tiga Daerah on Java’s north coast, Surakarta and elsewhere. The targets of these social revolutions were primarily bureaucrats and aristocrats regarded as collaborators with the Japanese and Dutch colonialism.

But other groups suspected of welcoming the return of colonialism or working for Dutch intelligence, were not spared, especially by criminal elements wrapping themselves in the cloak of Liberation. Among these groups were Indos – mainly old folk, women and children living outside the camps. Suspicion of the Indos went back to pre-war times. In the later 1930s, for a while at least, 75 per cent of the members of the Indies section of the metropolitan Dutch fascist National-Socialist Movement were Indos. And Indos typically supported the colonial regime’s repressive policies towards the ‘natives’.

At the same time the Indonesian nationalists had always regarded themselves as being on the left – communists, socialists, social democrats, progressive Muslims and so forth. In 1946, the British left Indonesia and the Dutch sent a large army to the former colony, which the Republic’s official army and armed political youth groups fought to a standstill. At the end of 1949, under heavy American pressure, The Hague finally transferred sovereignty to a Federal Republic of Indonesia. During these years the overwhelming majority of Indos with Dutch status remained loyal to Holland, and many Indo males fought on the Dutch side in a war in which atrocities were committed by all parties.

After the transfer of sovereignty, the Dutch-status Indos generally saw no future for themselves in independent Indonesia: a small distrusted minority, drowning in a population of perhaps 80 million people. One reason The Hague clung so long to West Papua was the hope that the Indos could move there, not to’ pure-blood’ Holland. But very few Indos wanted to go to this distant terrain, where a warm welcome by the Papuans was unlikely. Soekarno’s decree expelling Dutch nationals from Indonesia in 1957 was the last straw. Cold and rainy Holland, with its odd food and odder habits, was the haven to go to, even if the vast majority had never been in this Homeland, let alone one reeling from World War II, economic destruction (thanks to the beloved Allies), humiliation and total colonial failure. After all they were legally Dutch!

The ‘pure’ Dutch and the Indos had several things in common. They were deeply attached to the Indies, they had experienced the Japanese occupation, and they had tried to restore colonial rule. They loved the food, the landscapes, the climate, the women (but Indo men often preferred blondes) and the music. And they were united in fury with the Dutch government’s ungrateful stinginess. For 40 or more years, The Hague did everything it could to avoid backpay for immigrant civil servants, pensions, relocation costs and so forth. ‘We sacrificed everything for you, and you have betrayed us politically, financially and morally!’

Nonetheless, and this is Lizzy’s great theme, these embittered migrants were committed to surviving the chilly reception they received on arrival. Again the Indos were the hardest hit. Most accepted jobs ranking well below those they had held in the Indies, and did their best to assimilate and fit in. Children were taught to learn ‘proper Dutch’ at the expense of pétjo, the well-known Indo pidgin. This commitment stands in sharp contrast to the commitment of another sizeable group fleeing Indonesia: the Protestant Moluccans, who, though once called Black Dutch, refused Dutch citizenship as it would undermine their claim to an independent secessionist state in their home territory.

<1> continued


nanto (nantosriyanto) | 716 comments <2>

Although most Indos were committed to assimilation, the difficult process soon enough raised the question ‘who are you?’ which today we casually call the problem of ‘identity’. One could say that the spectrum of replies ranged between: ‘We are what we used to be’ and ‘We are what we hope to be’. Lizzy has a respectful but ironical account of the politico-cultural leadership provided, till his early death, by ‘Tjalie Robinson’ aka Jan Boon (and, afterwards, by his implacable widow Lilian Ducelle), whose hilarious, touching and unforgettable stories about his childhood in colonial Batavia – written in a classy combination of Dutch and Betawi Malay, for example Pikierans van een Straatsmijslijper (Thoughts of a Street Person, definitely male) – every Indonesian and ‘Indonesianist’ book-lover should learn to read. In Tjalie’s mind these writings were an expression of an indestructible Indies identity – indestructible because it was rooted in ‘blood’ or mixed racial heritage. Lizzy offers us a photo of the great man with a cigarette dripping from his lips in the Bogart manner, demonstrating the famous Indo slingshot with which, as a boy, he had killed so many birds. A man of vast energy, he founded and led the militant ‘Indo’ magazine Tong Tong (which survived for a decade after his death in 1974), as well as the American Tong Tong for the many Indos who settled in California. He also started the Indies Cultural Circle, an Indies Scientific Institute and above all, the annual Pasar Malam fair in The Hague, a huge popular success up till the present. But ‘blood’ was not enough for the second and third generations of ‘Indies people’.

‘Identity’, even if often felt as a modern replacement for the soul, is basically a reply to an interlocutor’s question ‘Who the hell are you?’ In reality, the answer depends on who is asking, when and where? If you are an Indonesian and are questioned, in Indonesia, by another Indonesian, your answer will be of the type: I’m a Batak, I’m from Palembang. If you are asked by a Japanese immigration officer at Narita airport, you will say, I’m from Indonesia (you know he has never heard of Palembang). If you go to Indiana, and are asked by a local gas-station attendant, you will say: I’m Asian, because you are sure that either the guy has never heard of Indonesia, or that he can’t distinguish between India and Indonesia. But for the Indies people, it seemed that only ‘culture’ would work. This culture took some time to be elaborated. But already in the 1950s ‘Indies’ rock bands were pioneering a ‘Youth Culture’, which owed more to Elvis Presley and to Indo krontjong music than to anything ur-Dutch.

It is striking that Lizzy’s work does not go into detail about the deep cultural revolution in the Netherlands during the late 1950s and especially in the 1960s, which changed the old political-moral order inherited from the late nineteenth century. One could say that the basic causes were two. With the publication of Anne Frank’s heart-breaking diary, the Netherlands’ horrible role in the mass murder of Jews could not be ignored, and caused a revulsion against ‘good old Holland’ that has continued. The second was the discrediting and collapse of the oligarchic political order famously known as pillarisation (verzuiling). In this system, Calvinists, Catholics, Liberals (economic) and eventually Socialists each controlled their own institutions (schools, churches, presses, unions etc) sharply segregated from each other and cabinets were formed by murky and unprincipled coalitions at the top. The cabinets that controlled policy on Indonesia between 1946 and 1949 were mostly coalitions of very conservative Catholics and timid Socialists, with the Catholics playing the worst and most stupid role. The pillarised slogan that without the Indies Holland would fall into economic misery was quickly proved a lie – the country did far better after the end of colonial rule than it had ever done before. The claims of popular democracy could no longer be brushed aside.

The famous Provo movement, starting around 1963, initiated the street-level changes. In an eerie reincarnation of the Patriotten movement of 1784, which preceded, and contributed to, the French Revolution five years later, the Provos were the pioneers of a worldwide rebellion against ‘old orders’ in the US, France, Britain, Italy, Japan and so on. These libertarians, whose weapons of choice were mockery, contempt and radical street politics, bequeathed a Netherlands unimaginable in 1950. Their basic stance was that the political class, which had controlled Dutch political life for decades, was stupid and an enemy. This leftist, anarchistic movement also laid the ground for a political multiculturalism that became state policy by the late 1980s.

What Lizzy shows in passing, however, is that the Provos had very little direct impact on and relevance for the Indies people, who generally remained what they had always been, a conservative and rightwing group. What she highlights for that decade was the enthusiastic reception of the fall of the ‘Great Satan’ (Sukarno) in 1966, following the mass murder of Indonesian leftists, far vaster and more terrible than anything the Indies people had ever experienced. Furthermore, the nice tyrant Suharto opened wide Indonesia’s doors to foreign investors and tourists. The IGGI, Inter-Governmental Group on Indonesia, including all the major capitalist countries, made possible, by covering for decades of almost all non- routine budgetary state expenses, a rapid development in the former colony. The IGGI’s ‘capital city’ was The Hague. Dutch tourists flocked to Indonesia in a wave of sensual nostalgia. ‘It hasn’t really changed’, you might say, ‘Grandpa’s villa is still there’, ’Gamelan and wayang haven’t disappeared’, ‘Priangan is just as gorgeous as ever’, ‘17th century VOC buildings are being restored’, etc. After all, the conflicts between 1945 and 1965 were over, and no one wanted to think too deeply about them. Too bad young Indonesians didn’t know any Dutch – but English was OK too.

This enormous political change had two major consequences. On the one hand, people in power in The Hague had no interest in poking into the turbulent events of 1945-65, precisely the years in which the Indies people saw themselves as betrayed victims. Official amnesia was also accompanied by a huge wave of sentimental nostalgia for the good old days, now that those bad later days had been bracketed. It was thus in the 1970s and 80s that Indies people had a complicated opportunity to spread their cultural-heritage wings. The 1980s was the decade in which novels set in the Indies, written mostly by totok Dutch, suddenly drew a wide readership. The idea of an ‘Indies literature’ separable from (and better than) mainstream Dutch literature was born, with an ancestry going back to the most famous of all totok Dutch writers – Eduard Douwes Dekker, known better as Multatuli: Louis Couperus, Edgar du Perron, Maria Dermoût, Albert Albers, F Springer, plus Tjalie Robinson. At the popular level, the Indos led the way.

The great star of the period was a singer-actress who appeared in the unending comic sinetron The Late Late Show of Tante Lien. This character was a friendly colonial stereotype of the grown-up Indo woman, dressed in a loud sarong and kebaya, warm-hearted, blabber-mouthed (tjeplas-tjeplos), opinionated, gossipy, sentimental, unabashedly sensual and speaking street-Dutch with the distinctive Indo accent. (One can observe that there was no Oom Frans counterpart, since a stereotyped Indo male, perhaps showing his knuckledusters, could be threatening). But the Indos themselves were divided on Tante Lien’s popularity. The formidable Lilian Ducelle, who continued her husband’s purism, but amped it up 200 percent, bitterly attacked the show as a superficial caricature of true Indo identity and culture. Nonetheless, Tante Lien’s huge popularity was a sign that Indies culture was becoming commercially viable and also successfully assimilated in the ex-imperial centre.

By the 1990s the Anglo-American doctrine of ‘multiculturalism’ had seeped its way into Dutch public life. New-generation, middle-of-the road Dutch politicians were now willing to put state power and financial resources behind the endeavour to create lasting institutions celebrating ‘Our Indies Heritage’ – museums, monuments, festivals, TV documentaries, libraries, research grants and archives. They even began to offer ‘compensation funds’ for selected ‘Indies’ institutions, after 50 years of dragging their feet on backpay and pensions. Much of this endeavour could be said to be successful. Every year the national Pasar Malam – now ‘ours’ not ‘theirs’ – was more and more crowded and stimulated smaller local versions around the country. The biggest success was Indies food – especially for a country that never managed to export its cuisine even to close neighbours like the UK, France and Germany.

But it was by no means all plain sailing. The building of a small, special war memorial for the Indies victims of the Japanese Occupation and its aftermath did not go well. Over the previous two decades there had been periodic TV documentaries, followed by TV debates, on the atrocities committed by Dutch troops, including KNIL veterans, against the Indonesian natives. In 1995, the 50th anniversary of Indonesia’s Declaration of Independence, Queen Beatrix was invited to make a state visit to Suharto’s Jakarta. The Indies veterans’ lobby went in to furious battle. It was encouraged by a successful 1993 campaign to prevent ‘traitor’ Poncke Princen, the youthful deserter who went over to the Indonesian side during the Revolution (and later became the father of the country’s human rights movement) from making an sick old man’s visit back home. What enraged the old guard was the idea that after 45 years of insisting that Indonesia was born in 1949, the state authorities were now accepting Sukarno-Hatta’s declaration of independence on 17 August 1945. The change was a huge humiliation for those who had fought against Sukarno-Hatta from 1945-49. Beatrix did make her state visit, but only after the 50th anniversary was over.

There was also a serious financial scandal, of which Lizzy gives a nicely sardonic account. A sizeable part of the Dutch government’s budget for multicultural activities went into the five-star renovation of a large ‘traditional’ building in The Hague entitled Indisch Huis (Indies House). Pushed most strongly by Lilian Ducelle and the ageing purists, this Indies House was supposed to be the headquarters for the preservation and dissemination of true Indies identity. Unluckily, the appointed managers turned out to be crooks, who with the see-nothing, hear-nothing, know-nothing connivance of some high state functionaries, bankrupted the House and vanished, maybe overseas, with their pockets full of embezzled euros. No one was punished, or even put on trial. Laughing, Lizzy remarks: Exactly like the tahu sama tahu (you cover my ass and I’ll cover yours) corruption within the VOC, oldest erfgoed of Dutch Indies colonialism.




nanto (nantosriyanto) | 716 comments <3>

In the meanwhile, multiculturalism was coming gradually under rightwing and racist political pressure. In the late 1970s, 1980s and 1990s, new waves of immigrants were arriving and often staying in the Netherlands: first from the small Dutch colonial possessions in the Caribbean zone, especially Surinam, later, Muslim Arabs and Berbers from Morocco. There were racial incidents, but nothing too alarming. But all this changed after Al-Qaeda’s spectacular and successful attack on New York’s Twin Towers. In line with Washington’s ‘war on terrorism’, most European governments undertook more and more repressive police action against Muslims resident in their domains. Early state subventions to the building of small mosques were replaced by louder and louder calls for closing the existing mosques and banning new Muslim religious constructions. Immigration controls were everywhere tightened, and immigration agencies had plenty of room to expand their power.

The final irony of contemporary Dutch postcolonial history is the dizzying rise of the charismatic young Geert Wilders and his ultra-right-wing populist political party, without whose support the present-day Dutch cabinet could not have been formed. Wilders regards himself as the messianic leader of all the various anti-immigrant and racist rightwing political movements in Western Europe. His central demand is the forcible expulsion of all Muslims from ‘Christian Europe’. In Holland, he claims to stand for traditional Dutch values, above all pure-Dutch nationalism. Holland’s Le Pen one could say. But in fact he is an Indo in Tjalie Robinson’s formulation, who keeps his hair dyed a brilliant blond, perhaps to go with his Aryan blue eyes. Finally there has emerged a strange kind of conjuncture. From one direction looms the lovable immigrant Indo woman, Tante Lien, nudging her country from one-sided ‘assimilation’ towards multiculturalism’s live and let live morality. From another direction comes finally a male Indo star, Wilders, with rhetorical knuckledusters in both sides of his mouth, and standing for so pure a Dutchness that his Indies ‘identity’ has disappeared under his cute, renewable ‘wig’.

Readers will not find Wilders in Ons Indisch Erfgoed, which deliberately focuses on the cultural struggles of the migrants to the Netherlands, and over whose conclusion there hang no ominous thunderclouds. But, dear reader, you won’t be surprised that Lizzy published last year a brilliantly shrewd article, in the magazine De Groene Amsterdammer, on Wilders’ shady ancestry, which she dug up from dust-gathering colonial archives, as well as on his psychology and political ambitions, relying on her profound knowledge of the Indo community in the Netherlands. It’s a pity that a negative variant on erfgoed seems not to exist in the Dutch language.

Lizzy’s wonderful study of the Indos in the Netherlands ought to have its counterpart in a fine book on Indos who remained in Indonesia and improved their status from ‘inlander’ to ‘WNI’ (Indonesian National Citizen). So far as I know, the Suharto regime did not seriously discriminate against Indos – a sharp contrast with its vast array of rules and practices designed to hurt Indonesian Chinese. Ferry Sonneville, the world champion badminton player, had no trouble becoming a popular hero. Few people were more feared under the New Order than General Benny Moerdani, who rose to become commander of the Indonesian Armed Forces and later minister of defence, and Yapto Soerjosoemarno, an experienced killer who long headed the Pemuda Pantjasila. All three were ‘mixed blood.’

So much for the Pikierans of an elderly so-called Indonesianist, who is enchanted by two utterly different, wonderful books, one on Djakarta and one on Ons Klein Land (Our Small Country). I cannot think of anyone in the last 20 years who has achieved what Lizzy has managed to create.

Lizzy van Leeuwen, Ons Indisch Erfgoed, Amsterdam, Bert Bakker 2008.

Ben Anderson is Aaron L. Binenkorb Professor of International Studies, Emeritus, Cornell University.

This article is part of the Being 'Indo' miniseries.

SUmber http://www.insideindonesia.org/storie...


nanto (nantosriyanto) | 716 comments gue nyari belum dapat juga mang. menarik aja dari judulnya. mungkin ada di KITLV. gue sih emang pengen ke sana. nyari dangdut stories sekalian


Marchel | 1640 comments 65=67: Catatan Acak-Acakan dan Catatan Apa Adanya
penulis: Ayatrohaedi
penerbit: Pustaka Jaya, 2011
ISBN: 978-979419-370-9

MEMOAR TAK BERSENSOR MANG AYAT

Sebagaimana judulnya, buku ini merupakan coretan rekaman berbagai hal. Ajip Rosidi, kakak Mang Ayat (meninggal 18 Februari 2006), sengaja menyajikan memoar ini persis seperti yang tertulis. Demi keotentikan dokumen, tulisan asli tanpa editan tetap dipertahankan, walaupun berpotensi membuat beberapa pihak kurang berkenan.

Salah satu tulisan yang menarik adalah cerita ketika Ayat mendapat tugas rahasia, konon dari R 1. Ia diminta untuk menemukan sebuah tempat di Trowulan, di mana disebut-sebut dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca (1365) sebagai tempat Mahapatih Gajah Mada mengucap Sumpah Palapa. Konon pula, R 1 itu ingin menginap di wilayah Jawa Timur, namun gurunya berpesan bahwa R 1 baru boleh menginap jika sudah dipastikan di mana Gajah Mada mengucapkan sumpah saktinya.

Ayat melaksanakan tugas tersebut, tapi kembali dengan tangan hampa. Padahal, ia sampai harus meminjam foto udara wilayah Trowulan untuk membandingkan uraian Prapanca mengenai ibu kota Majapahit dengan Trowulan dari foto udara. Akibatnya, menurut Ayat, hingga R 1 itu lengser, beliau tak berani bermalam di wilayah Jawa Timur. Sering kali terlintas dalam benaknya, apakah lengsernya R 1 itu ada kaitannya dengan kegagalan dirinya menemukan Wisma Panangkilan, tempat Gajah Mada mengucap sumpah.

Sumber: Kompas cetak hari Minggu, 22 Mei 2011, halaman 19


Andi Gunawan (ndigun) | 2 comments Prosa Mengejutkan Andi Gunawan

Kejutan! by Andi Gunawan

Judul: Kejutan!
Pengarang: Andi Gunawan
Penerbit: Linikala Publishing
Pengantar: M. Aan Mansyur
Tahun: 2011

Buku ini berisi 40 prosa dengan beragam tema. Andi Gunawan, misalnya, menuliskan pengalamannya mengurus pembuatan kartu tanda penduduk hingga surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak semuanya panjang hingga beberapa paragraph. Ada yang Cuma satu kalimat. Judulnya “Aku Rindu Air Matamu yang Dulu”. Isinya: sebelum dosa sederas hujan paling hujan.

Secara umum, prosa karya Andi, yang pernah kuliah empat semester di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ini, bahasanya cenderung muram, tapi dirangkai dengan indah dan bunyi.

Pada prosa berjudul “Buat Ani”, misalnya, Andi menyisipkan pesan untuk lebih banyak berbuat dan bersyukur. Angka 16 lebih dari sekadar usia. “Berhentilah mengeluh soal banyak hal sepele. Jangan hanya berpikir bagaimana tampil kece,” tulisnya.

Koran TEMPO Minggu, 22 Mei 2011, halaman A14


Vinna Kurniawati (black_rabbit) | 4 comments Ada Kehidupan Nyata Setelah Kematian

( Diambil dari kolom RESENSI Koran MEDIA INDONESIA, terbit Sabtu, 31 Desember 2011, halaman 20 )

Sebuah pertanyaan mendasar tentang eksistensi manusia dalam menjalani kehidupannya saat ini dan yang akan datang setelah ajal melayang coba dijawab dalam novel ini. Namun jangan buru-buru Anda menilai uraian-uraian ini pasti dipenuhi pandangan-pandangan agama atau kepercayaan yang ada di masyarakat.

Mungkin inilah salah satu cara Vinna Kurniawati, penulis novel ini, menjelaskan perjalanan manusia secara lebih rileks tetapi mengena. The Two Rings: The Chronicle of Enigma memang tidak hanya bertutur tentang alam baka, yang bakal dijalani semua orang setelah nyawa tidak lagi ada dalam raga manusia.

Ada juga kisah cinta yang indah antara Marlon dan Caraveena yang dikisahkan dengan penuh imajinatif.
Dalam novel ini, Vinna mencoba menjelaskan bahwa kematian memiliki misterinya sendiri dan berjalan dengan aturannya sendiri. Ada kekuatan lain yang jauh lebih kuat dan berpengaruh, yang memiliki kekuatan lebih besar.

Lewat tokoh Klain Rostel, seorang professor peneliti kematian, pembaca seperti diyakinkan bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Ada dunia lain setelah manusia mengalami kematian.

Tapi dunia yang bagaimana, di mana, kapan, dan siapa saja yang ada di sana? Tidak ada jawaban. Itu karena hipotesis Rostel didasarkan pada wawancara puluhan narasumber dengan cerita-cerita yang mereka buat.
Untuk membuktikan itu, Rostel tanpa sengaja bertemu Caraveena, seorang gadis lugu berlatar belakang keluarga terhormat di kotanya.

Caraveena dikenal sebagai gadis yang aneh dan punya sikap nekat mirip sikap Rostel yang ingin tahu lebih jauh tentang kematian.

Hingga akhirnya, secara sukarela, Caraveena menyediakan diri menjadi wahana percobaan Rostel. Lewat ramuan minuman tertentu, ia pun ‘menjadi putri tidur’ menuju alam kematian.

Di situlah kelihaian penulis novel ini dalam merangkai kisah. Di tengah-tengah kondisi ‘mati suri itu’, Caraveena bertemu dengan Marlon, seorang laki-laki pemimpin Negeri Nimbus, negeri di atas awan.

Di negeri Marlon itu banyak arwah berkumpul sebelum dibawa pada kehidupan setelah mati di Negeri Hades. Pertemuan Caraveena dan Marlon berlanjut dengan kisah cinta (yang tak wajar).

Setelah pengaruh ramuan hilang, Caraveena pun kembali ke kehidupannya. Marlon dengan postur manusia dari atas awan yang aneh—dengan wajah dan kulit serta pakaian serba putih—pun mencari Caraveena di dunia Enigma.

Kisah romantis antara Caraveena dan Marlon di Nimbus dianggap melanggar aturan.

Marlon dipersalahkan karena membiarkan Caraveena kembali dari dunia Nimbus, bahkan memperkenankan melihat-lihat negeri Hades yang seharusnya dihuni arwah-arwah yang telah meninggalkan jasad kasad manusia.

Lagi-lagi cinta berbicara tentang pengorbanan. Marlon di depan pengadilan Nimbus membela mati-matian bahwa Caraveena tidak tahu apa-apa tentang kematian dan aturan yang ada di Nimbus.

Itulah cara unik yang disampaikan penulis novel ini untuk menggambarkan bahwa ada kehidupan lain setelah kematian menjemput ajal manusia.

Di kehidupan itu juga ada kisah hidup lainnya, mirip dengan yang ada di dunia fana. Tak terkecuali kisah cinta yang selalu menyelimuti hidup manusia. (* / M-1 )Vinna Kurniawati The Two Rings (The Chronicle of Enigma) by Vinna Kurniawati


Vinna Kurniawati (black_rabbit) | 4 comments Misteri Kematian

( Diambil dari kolom Opini Koran Pikiran Rakyat, terbit Rabu, 18 Januari 2012, halaman 31 )
Judul : The Chronicle of Enigma; The Two Rings
Penulis : Vinna Kurniawati
Penerbit : Medium, 2011
Tebal : 243 halaman

BUKU ini merupakan novel karya Vinna Kurniawati, penulis autodidak yang mempunyai imajinasi tinggi. Dalam novel ini dikisahkan Caraveena, sang peramal yang tertarik meneliti tentang kematian. Baginya, kematian memiliki misteri tersendiri dan yakin ada kehidupan setelah kematian.
Untuk membuktikannya, Caraveena rela menjadi kelinci percobaan yang dilakukan Prof. Klain Rostel. Dengan meminum ramuan Prof. Klain, Caraveena pun menjadi putri tidur dan menuju alam kematian.
Dalam keadaan mati suri, Caraveena bertemu dengan Marlon, laki-laki pemimpin Negeri Nimbus, negeri di atas awan. Di negeri Marlon itu, banyak arwah berkumpul sebelum dibawa pada kehidupan setelah mati di negeri Hades. Pertemuan Caraveena dan Marlon berlangsung dengan kisah cinta. Setelah pengaruh ramuan hilang, Caraveena pun kembali ke kehidupannya. Bagaimana kisah selanjutnya?
Dikemas dengan jalan cerita yang unik, novel ini penuh imajinatif, menarik, dan tak kalah serunya dengan novel-novel kisah sihir lainnya. ( Hj. Nila K. Suryanegara, Pusat Data Redaksi ) *** The Two Rings (The Chronicle of Enigma) by Vinna Kurniawati


Vinna Kurniawati (black_rabbit) | 4 comments KISAH MENARIK SETELAH KEMATIAN
( Diambil dari kolom HOBI&RESENSI Koran SUARA PEMBARUAN, terbit Minggu, 26 Februari 2012, halaman 12 )
Apakah benar ada kehidupan setelah kematian? Bagaimana nasib seseorang setelah mati? Apa benar ada dunia lain? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menjadi sebuah misteri dalam labirin kehidupan. Tetapi, tema ini menjadi pilihan seorang penulis muda Vinna Kurniawati.
Vinna memang berani memilih ide cerita yang tidak biasa. Ia menjadikan kematian sebagai kisah menarik. Dengan imajinasinya, penulis berusia 26 tahun itu berusaha menuturkan rahasia kematian. Dengan gaya penulisan yang ringan, Vinna memadukan sihir dan reliku kematian.
Novel ini berkisah tentang seorang penyihir muda bernama Caraveena yang hidup di negeri penyihir bernama Merlin. Ia merupakan putri penyihir terpandang. Namun, Caraveena tidak sama seperti penyihir lain yang tinggal di negeri itu. Dia tidak tertarik dengan mantra atau ramuan sihir. Kematian justru menjadi daya tarik yang ingin ditelusurinya.
Ketertarikan itu membuatnya dinilai aneh oleh para penyihir lain, termasuk keluarganya. Keingintahuan Caraveena akan dunia kematian semakin besar ketika pengasuhnya Mira bunuh diri bersama sang kekasih. Caraveena memutuskan mengetahui perjalanan roh setelah mati. Ia menemui Prof. Klain Rostel yang memiliki ketertarikan sama, dunia kematian.
Caraveena menjadi kelinci percobaan professor dengan meminum ramuan rahasia yang mengantarkannya kea lam baka. Nah, disinilah imajinasi Vinna bermain. Ia mengisahkan adanya dunia perantara antara kehidupan dan kematian. Negeri itu bernama Nimbus. Nimbus merupakan negeri di atas awan, tempat arwah berkumpul sebelum menuju negeri kematian, Hades. nimbus dipimpin seorang pemuda bernama Marlon. Keingintahuan Caraveena akan kematian mulai terpenuhi. Perjalanan di Nimbus tersaji dengan penuh kreatif. Cerita cinta mewarnai pertemuan Caraveena dengan Marlon. Namun, Caraveena telah melanggar satu hokum besar. Ia pun harus membayar mahal rasa keingintahuannya.
Novel ini memiliki alur yang menarik. gaya bertutur Vinna sangat ringan dan mudah dicerna. Vinna juga mengajak imajinasi pembaca bermain dalam cerita tentang kematian ini. bagi penyuka fiksi, petualangan, dan sihir, novel ini bisa menjadi salah satu bacaan yang mengasyikan. [SP/Widi Yulianti]
The Two RingsVinna Kurniawati


back to top

unread topics | mark unread


Books mentioned in this topic

Kejutan! (other topics)
The Two Rings (other topics)

Authors mentioned in this topic

Andi Gunawan (other topics)
Vinna Kurniawati (other topics)